Legislator: pemerintah harus berikan sanksi kepada pengusaha

Saya mendukung agar sanksi diberikan kepada orang yang tidak menuruti keputusan pemerintah menurunkan harga,"

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Sahroni meminta kepada pemerintah untuk memberikan sanksi kepada pengusaha yang tidak menurunkan harga bahan pokok dan tarif angkutan pascaditurunkannya harga bahan bakar minyak (BBM) pada Senin dini hari (19/1).

"Saya mendukung agar sanksi diberikan kepada orang yang tidak menuruti keputusan pemerintah menurunkan harga," kata Sahroni, saat rangkaian kegiatan berbagi sosial kepada 5.000 orang tidak mampu FOCI (Ferari Owners Club Indonesia) di Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu.

DPR RI, kata dia, sejauh ini mengapresiasi keputusan pemerintah menurunkan harga BBM di tengah menurunnya harga minyak dunia. Karena itu, dalam waktu dekat juga akan dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait keputusan positif pemerintah tersebut.

"Penurunan sangat signifikan, minyak dunia turun hampir 55 persen. Tanggapan di DPR juga baik karena pemerintah mengikuti turunnya harga minyak dunia ini," ujar Presiden FOCI tersebut.

Dengan turunnya harga BBM, secara umum diharapkan dapat meringankan beban masyarakat luas. Asalkan, diikuti dengan turunnya harga kebutuhan pokok dan tarif angkutan.

Pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga jual bahan bakar minyak jenis premium dan solar yang efektif berlaku pada Senin (19/1).

"Yang pertama mengenai premium mulai nanti Minggu malam (18/1) pukul 24.00 WIB atau Senin (19/1) pukul 00.00 WIB harga premium turun menjadi Rp6.600 per liter sementara harga solar menjadi Rp6.400," kata Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers di halaman tengah Kompleks Istana Presiden, Jumat (16/1) siang.

Harga jual bahan bakar jenis premium sebelumnya Rp7.600 sementara solar Rp7.200.