Pencalonan Budi Gunawan masalah serius pemberantasan korupsi

... dengan kepemilikan harta yang tidak wajar...

Jakarta (ANTARA News) - Koalisi Mahasiswa Indonesia di Australia menyatakan pencalonan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan menjadi kepala Kepolisian Indonesia oleh Presiden Joko Widodo menimbulkan masalah serius dalam upaya pemberantasan korupsi.

Siaran pers Koalisi Mahasiswa Indonesia di Australia, yang diterima di Jakarta, Kamis malam (15/1), menyebutkan hal itu karena Gunawan memiliki rekam jejak buruk dengan kepemilikan harta yang tidak wajar.

Koalisi mengemukakan, harta yang dimiliki Gunawan dan transaksi yang dilakukan dia diduga berasal dari suap dan gratifikasi, serta diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

Koalisi juga mengingatkan agar Jokowi seharusnya paham, sebagai lembaga yang dilengkapi kewenangan untuk memberantas korupsi, KPK tidak bisa menghentikan perkara atau menerbitkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3).

Artinya, seluruh tersangka yang telah ditetapkan KPK akan ditahan dan menjadi terdakwa dalam persidangan.

Selain itu, belajar dari seluruh kasus yang ditangani oleh KPK, tidak ada satu pun yang bebas di pengadilan tipikor.

Untuk itu, presiden dinilai mesti bertanggung jawab untuk memastikan pemberantasan korupsi berjalan baik, termasuk di tubuh kepolisian yang mensyaratkan adanya pemimpin berintegritas dan bersih, serta berani melawan kepentingan oligarki yang berupaya membajak agenda pemerintahan yang bersih.

Sejumlah sosok yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Indonesia di Australia, antara lain J Danang Widoyoko (mantan Koordinator ICW), Usman Hamid (mantan Koordinator Kontras), dan Yuna Farhan (mantan Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran).

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Sutarman menyatakan pihaknya akan menyediakan bantuan hukum bagi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Purdijanto, mengatakan bila presiden menghendaki maka masih ada calon pengganti, tetapi semuanya diserahkan kepada presiden.

"Semua kemungkinan ada, nanti mana dipilih yang terbaik," kata Purdijanto yang juga ketua Komisi Kepolisian Nasional, pihak yang memberi satu-satunya nama sebagai calon pengganti Sutarman, yaitu Gunawan.