Apa kata mahasiswa Indonesia di Australia?

Jakarta (ANTARA News) - Koalisi Mahasiswa Indonesia di Australia menilai Presiden Joko Widodo berlaku kurang konsisten dalam hal memilih pejabat tinggi negara karena tidak menggunakan metode yang sama antara memilih menteri dan memilih Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Dalam sebuah keterangan tertulis yang dirilis Indonesian Corruption Watch (ICW), Kamis, perwakilan mahasiswa Indonesia di Australia menganggap pencalonan Komjen Budi Gunawan (BG) melanggar janji kampanye.

Dalam Nawa Cita, Joko Widodo berjanji untuk mengangkat Kapolri yang profesional, bersih dan berintegritas.

"Presiden Joko Widodo seharusnya paham, sebagai lembaga yang dilengkapi kewenangan untuk memberantas korupsi, KPK tidak bisa menghentikan perkara atau menerbitkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3), " tulis mereka yang bertandatangan antara lain Usman Hamid dan Ahmad Khoirul Umam.

Selain Presiden yang tidak menarik surat usulan ke DPR, keputusan rapat Paripurna DPR hari ini juga menjadi sorotan tajam.

"DPR seolah ingin menunjukkan sebagai lembaga superior yang tidak menghargai penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK," lanjutnya.

Jika Presiden bersikukuh melantik BG sebagai Kapolri, komunitas mahasiswa Indonesia di Australia menilai hal itu sama artinya Presiden telah menyulut gerakan anti korupsi Cicak-Buaya Jilid 3.

Perwakilan mahasiswa di berbagai universitas Australia mendesak Presiden konsisten berantas korupsi.
"Presiden harus berani melawan kepentingan oligarki yang berupaya membajak agenda pemerintahan yang bersih," pungkasnya.