Jakarta (ANTARA News) - Sebuah tim independen perlu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kesepakatan kerjasama antara Indonesia dan Rusia di bidang militer yang akan ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata pengamat di Jakarta, Selasa. "Kerjasama militer antara RI-Rusia ini amat baik tetapi harus ada pengawas independen baik dari parlemen, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media ataupun masyarakat sehingga kerjasama tersebut dapat berjalan dengan baik," ujar Suripto, anggota Komisi I DPR RI dan pendiri Lembaga Studi Strategis Indonesia (Lespersi). Ia menekankan perlunya pengawasan terhadap kerjasama militer tersebut sehingga kredit ekspor sebesar 1 miliar dolar AS untuk membiayai transaksi sebagai bagian dari pelaksanaan kerjasama di bidang militer selama periode 2006-2010 itu dapat dipergunakan semestinya. "Jangan sampai kredit ekspor tersebut menimbulkan beban utang yang berkepanjangan. Pemerintah harus dapat memfokuskan pada perlengkapan militer yang memang dibutuhkan, seperti pada perlengkapan persenjataan yang masih dirasa kurang," ujarnya. Dalam kunjungannya selama tiga hari di Rusia, Presiden Yudhoyono akan menandatangani 12 kesepakatan kerjasama dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, termasuk kerjasama bidang militer untuk periode 2006-2010. Sementara itu, Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakrie mengatakan, kerjasama RI-Rusia ini merupakan sebuah kerjasama yang didasarkan tidak hanya pada kebutuhan untuk membangun profesionalisme militer Indonesia tetapi juga pada kepentingan diplomasi RI. "Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif membuat RI berhak dan bebas untuk berhubungan dengan negara manapun, termasuk melakukan kerjasama militer," kata dia. Menurut Syahnakrie, Rusia merupakan negara yang amat signifikan untuk diajak bekerjasama karena produksi alat pertahanannya terutama pada persenjataan konvensional tidak kalah dengan negara Barat. "Harus diakui bahwa RI memang amat membutuhkan pasokan alat militer baru. Banyak perlengkapan militer RI seperti alat kontrol untuk menanggulangi pencurian di laut RI yang sudah `collapse`," ujarnya. Ia mengatakan, kebutuhan Indonesia untuk melengkapi perlengkapan militernya amat mendesak seperti perlengkapan untuk mengamankan perbatasan dan pulau terluar, perlengkapan radar ataupun kapal cepat sehingga tindakan pencurian kekayaan alam dari Indonesia dapat diminimalisir. "Tidak perlu diragukan lagi, Rusia memiliki kekuatan infantri yang dapat diunggulkan sehingga Indonesia dapat mengadopsi sistem militer melalui kerjasama yang dilakukan sekarang," ujar dia.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
