Surabaya (ANTARA News) - Departemen Pekerjaan Umum (PU) meminta pembangunan tol baru sepanjang tujuh kilometer di atas jalan lama (Jalan Raya Porong) sebagai relokasi tol yang terendam lumpur panas, agar dibiayai Lapindo Brantas Inc. "Itu (tol baru Porong-Gempol) semacam fly over, tapi terbatas dengan panjang tujuh kilometer dan ketinggian 4-6 meter. Tapi biaya Rp1,3 triliun yang diperlukan akan ditanggung Lapindo," ujar Dirjen Bina Marga Departemen PU Hendrianto Notosoegondo di Surabaya, Selasa. Usai pertemuan dengan 10 anggota Komisi V DPR RI di bandara internasional Juanda baru, ia menjelaskan, biaya tol baru itu harus ditanggung Lapindo, karena termasuk kawasan bencana sebagaimana ditetapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Presiden sudah menetapkan kawasan bencana seluas 450 hektar dan tol baru itu nantinya ada di kawasan itu, sehingga Lapindo harus menanggungnya. Tapi pemerintah akan membiayai perluasan jalan arteri (pintu exit tol Gempol hingga bundaran Apollo)," tegasnya. Dalam pertemuan yang dihadiri Ketua Pelaksana Harian Tim Nasional (Timnas) Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (PSLS), Basuki Hadimuljono, ia menyatakan, tol baru itu akan mulai dibangun dalam waktu dekat dan akan selesai dalam 1,5 tahun hingga 2 tahun. "Yang jelas, tol lama yang sekarang tak boleh dilewati, karena itu kapasitas yang selama ini dilayaninya harus dapat digantikan yakni sebanyak 80 ribu kendaraan pada setiap hari," ucapnya, didampingi Dirjen Perkeretaapian Departemen Perhubungan (Dephub), Soemino. Menurut dia, pembangunan jalan tol baru di atas jalan lama itu, merupakan alternatif dengan resiko terkecil dibanding jika harus dibangun di sisi utara atau selatan yang perlu pembebasan tanah dengan beban sosial dan beban proses (waktu) yang lama. Namun, penutupan satu lajur tol lama juga akan diantisipasi dengan memperbaiki sistem jaringan arteri menjadi empat lajur, apakah dengan melebarkan jalan lama atau dengan menutup parit yang ada. "Jalan arteri sepanjang 40 kilometer dari Sidoarjo kota hingga pintu exit tol Gempol hingga bundaran Apollo itu, akan diperluas menjadi empat lajur dengan biaya Rp160 miliar dari APBN, karena bukan merupakan kawasan bencana (yang menjadi wilayah Lapindo sebagai penanggungjawab)," kilahnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Hardisoesilo, menyetujui pembiayaan tol baru ditanggung Lapindo karena berada di kawasan bencana, sedangkan jalan arteri ditanggung pemerintah. "Tapi, pemerintah jangan memikirkan biaya harus dari Lapindo atau APBN, karena tol baru harus segera direalisir paling lama mulai Januari 2007," tegas anggota Fraksi Partai Golkar dari dapil (daerah pemilihan) 3 Jatim (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso) itu.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006