Bangkok (ANTARA News) - Lebih selusin kelompok hak asasi manusia, Kamis, mendesak Thailand menghentikan proyek merekrut narapidana untuk bekerja di kapal-kapal ikan, dan mengatakan bahwa kebijakan itu tidak akan mengatasi masalah dalam industri perikanan serta menjadi ancaman serius terhadap hak asasi para napi.

Thailand merupakan eksportir makanan laut ketiga terbesar dunia. Industri perikanan negara ini mempekerjakan lebih dari 300 ribu orang, banyak di antaranya adalah pekerja migran ilegal dari negara-negara tetangga yang seringkali menjadi sasaran perlakuan tidak benar.

Kelangkaan tenaga kerja dalam industri tersebut juga menjadi pemicu perdagangan manusia untuk memenuhi permintaan tenaga kerja di sektor perikanan.

Kelompok HAM mengatakan proyek percontohan ini tidak akan berhasil menghentikan perdagangan gelap itu.

"Proyek ini memberikan ancaman serius terhadap hak asasi para napi," demikian isi surat yang ditandatangani 45 organisasi non-pemerintah, yang ditujukan pada Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, seperti dikutip Reuters.

"Proyek ini juga akan gagal mengatasi masalah dasar kelangkaan tenaga kerja yang memicu terjadinya perdagangan manusia dalam industri perikanan Thailand."

Berbagai kasus pelanggaran dalam industri perikanan di antaranya perdagangan manusia, kerja paksa dan kekerasan. Masalah-masalah itu mengancam bisnis perikanan dan membuat Thailand berada di bawah tekanan internasional untuk menanggapi masalah itu.

Peringatan tersebut dibuat saat Thailand tengah berjuang untuk melawan praktik perdagangan manusia menjelang berakhirnya batas waktu AS bagi negara itu untuk menunjukkan perkembangan.

Pada Desember, Kementerian Tenaga Kerja mengatakan akan mengirim para napi yang tinggal menjalani masa hukuman kurang dari setahun untuk bekerja di kapal-kapal ikan, untuk mengatasi masalah kelangkaan tenaga kerja serta melawan praktik perdagangan manusia.

Pada Rabu, kementerian tersebut mengatakan, skema itu dimaksudkan untuk membantu para mantan napi mendapatkan pekerjaan dan mereka tidak akan mengirimkan napi baru ke laut.

"Kami mendapati bahwa mantan napi tidak disambut baik dalam dunia kerja Thailand jadi kami menemukan jalan membantu mereka mendapatkannya," kata Menteri Tenaga Kerja Surasak Karnjanarat kepada Reuters.

Program percontohan di Provinsi Samut Sakhon yang terletak di barat ibukota Bangkok itu, saat ini mempekerjakan 173 bekas napi untuk bekerja di kapal-kapal ikan, imbuh dia.

Thailand merupakan salah satu pusat perdagangan manusia yang paling parah di dunia. Statusnya diturunkan menjadi "Tier 3" pada Juni 2014 dalam laporan tahunan Kementerian Luar Negeri AS mengenai Perdagangan Manusia karena mereka tidak benar-benar mematuhi standar minimum dalam upaya pemberantasannya.

Perdana Menteri Prayuth mengakui keterlibatan beberapa otoritas Thailand dalam penyelundupan orang dan memaksa mereka untuk bekerja di industri perikanan.

(Uu.S022)

Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2015