Sidoarjo (ANTARA News) - Sedikitnya 75 orang perwakilan warga korban luapan lumpur Lapindo Brantas Inc dari Desa Siring, Kecamatan Porong dan Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, Selasa, masih bertahan di Pendopo Pemkab Sidoarjo. Warga melakukan aksi bertahan di pendopo kabupaten, guna menunggu hasil keputusan gantirugi tanah dan bangunan yang disepakati bersama antara warga dengan Bupati Sidoarjo Win Hendarso, Ketua Pelaksana Timnas, Basuki Hadi Muljono, Ketua DPRD Sidoarjo, Arly Fauzi dan GM Lapindo Brantas Inc, Imam P Agustino. Koordinator perwakilan warga Desa Renokenongo, Moch Toha, menyatakan, aksi itu akan terus dilakukan hingga hasil kesepakatan yang diajukan ke pimpinan Lapindo Brantas Inc di Jakarta mendapat jawaban yang diperkirakan akan diterima pada Jumat (1/12) mendatang. "Kami akan tetap bertahan sampai keputusan dari Lapindo di Jakarta keluar, karena keinginan untuk bertahan di pendopo adalah komitmen bersama," ujarnya. Jika hasil yang diputuskan oleh pihak Lapindo di Jakarta nantinya tidak sesuai dengan yang diharapkan, pihaknya akan menyerahkan kembali hasil tersebut kepada warga, apakah akan melakukan demo besar-besaran lagi atau melakukan cara lain. "Hasil yang disepakati itu merupakan keputusan maksimal, karena sudah dilakukan melalui pembicaraan dengan seluruh warga," tegasnya. Untuk aksi "pedudukan" Pendopo, Toha mengaku, telah mengkoordinir warganya dengan melakukan tugas jaga secara bergiliran sebanyak 20 orang setiap harinya. Tugas jaga ini untuk menindaklanjuti komitmen kesepakatan antar warga sebelumnya. Komitmen itu dilakukan, agar Pendopo jangan sampai ditinggalkan oleh warga hingga hasil keputusan dari Lapindo di Jakarta turun. "Semua warga dapat giliran, mereka diambil dari setiap RT masing-masing," ujarnya, menjelaskan. Toha menceritakan, sebetulnya hasil penawaran itu sebelumnya sudah diminta oleh Wabup Sidoarjo, Saiful Ilah, saat mengadakan rapat bersama dengan warga empat desa (Desa Jatirejo, Renokenongo, Siring dan Kedungbendo) pada 18 Oktober lalu. Pertemuan itu menyepakati dengan penawaran harga ganti untung sebesar Rp2,5 juta/m2. "Wabup bahkan sempat menyampaikan kepada warga, jika warga ingin meminta lebih dari harga itu, Wabup akan mengusahakannya," ungkapnya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
