Jakarta (ANTARA News) - Bank Tabungan Negara (BTN) siap menyediakan kredit pemilikan unit rumah susun sederhana (Rusuna) sampai dengan 80 persen dari harga yang ditetapkan pemerintah. "Kita sebelumya sudah memiliki pengalaman membiayai pemilikan Rusuna di Kemayoran dan Tanah Abang," kata Direktur Bank BTN, Iqbal Latanro, di Jakarta, Selasa, dalam seminar mengenai Rusun terkait Hari Habitat Nasional. Hanya saja untuk pemilikan Rusuna 20 lantai memang baru dilaksanakan kali ini, tetapi prinsipnya tidak akan jauh berbeda dengan pembiayaan Rusuna sebelumnya. Kini tinggal menunggu patokan harga dari Meneg Perumahan Rakyat, katanya. Pemerintah sendiri menargetkan pembangunan Rusuna pada 2007 sudah dapat dimulai, namun belum memutuskan soal harga, karena agar terjangkau masyarakat berpendapatan rendah (MBR) harganya harus di bawah Rp100 juta per unit. Namun kenyataannya dengan harga lahan yang makin mahal di perkotaan seperti DKI Jakarta ditambah biaya konstruksi harganya diperkirakan sekitar Rp120 juta bahkan Rp150 juta, sehingga tidak memenuhi sasaran bagi MBR, katanya. Bank BTN sendiri, kata Iqbal, selama ini sudah pernah membiayai apartemen murah dengan harga Rp400 juta. Karena itu untuk membiayai Rusun yang lebih murah sebenarnya tidak masalah, tinggal bagaimana pemerintah menyediakan subsidi. Iqbal mengatakan untuk mendukung program membangun Rusuna, Bank BTN selain menyediakan kredit pemilikan kepada calon penghuni, juga menyediakan kredit konstruksi kepada pengembang yang membutuhkan. Terkait pembangunan Rusuna tersebut, Iqbal mengharapkan adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan perusahaan besar berbetuk insentif kredit murah melalui subsidi silang. Bank BTN sendiri pada 2007 kemungkinan akan menambah penyaluran kreditnya rata-rata sebesar 30 persen terkait dengan upaya mendukung program pemerintah pembangunan Rusuna. Subsidi pemerintah Sementara itu, menurut Deputi Rumah Formal Kantor Menpera, Zulfi Syarif Koto, berdasarkan studi banding dengan Malaysia, Rusuna di negara tersebut disubsidi pemerintah sampai 50 persen. "Harga jualnya setara Rp70 juta di Indonesia dengan luas 63 meter persegi serta masyarakat yang berhak mendapat fasilitas memiliki penghasilan setara Rp6,2 juta," jelasnya. Pemerintah sendiri, katanya, saat ini tengah menyiapkan Keppres mengenai Rusun yang telah mendapat sambutan positif dalam Rakor dengan Menkeu dan Menko Perekonomian beberapa waktu lalu. (*)

Copyright © ANTARA 2006