Megawati ingatkan PDIP bukan ajang perebutan kekuasaan

Ini konsolidasi partai, bukan perebutan kekuasaan..."

Surabaya (ANTARA News) - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan seluruh jajaran pengurus partai bahwa reorganisasi PDIP bukanlah ajang perebutan kekuasaan, namun ajang konsolidasi partai.

"Ini konsolidasi partai, bukan perebutan kekuasaan, bukan politik menang-menangan," kata Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat menyampaikan pesan Megawati dalam rapat konsolidasi organisasi di kantor DPD PDIP Jatim di Surabaya, Selasa.

Ia menjelaskan proses konsolidasi organisasi yang sekarang berjalan di seluruh Indonesia bukan ajang perebutan kekuasaan. Sesuai ideologi partai, PDIP menggunakan azas musyawarah-mufakat sesuai semangat Pancasila.

"Ketika di DPR terjadi tirani mayoritas, ketika PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu, dan ketika Jokowi sebagai presiden, maka pengurus partai hendaknya menggunakan musyawarah-mufakat sesuai Pancasila," katanya.

Terkait pemilihan Ketua DPC dan DPD, Hasto mengatakan azas musyawarah-mufakat yang dimaksud adalah para aktivis dan anggota memutuskan siapa saja yang pantas menjadi ketua melalui mekanisme dari bawah.

"Tidak ada titipan-titipan. Kita menghormati mekanisme dari bawah, karena kekuatan kita adalah kekuatan dari bawah," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur H Sirmadji Tjondropragolo mengatakan 2015 merupakan tahun ujian bagi PDI Perjuangan.

"Disebut tahun ujian karena PDI Perjuangan saat ini posisinya sebagai partai pemerintah, sehingga kita harus selalu eling (ingat) dan waspada, tidak mabuk kepayang atas kemenangan di tahun 2014," ujarnya.

Pada pengalaman sebelumnya, setelah menang di Pemilu 1999, PDI Perjuangan sebagai partai pemerintah saat itu tidak lulus menghadapi ujian.

"Rakor kali ini digelar untuk makin memantapkan konsolidasi menjelang pelaksanaan Kongres IV yang dijadwalkan April mendatang," katanya.

Selain dihadiri Plt Sekjen Hasto Kristiyanto, acara konsolidasi partai se-Jatim itu juga dihadiri Ketua DPP Hamka Haq, dan Wakil Sekjen Achmad Basarah.