"KPK sudah membentuk tim, dia mau menyampaikan evaluasi penerimaan proses 2014 kemarin yang harus diperbaiki," kata Tjahjo usai ceramah umum di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jabar, Senin.
Ia menuturkan hasil evaluasi yang harus diperbaiki itu di antaranya transparan dan adil dalam perekrutan calon mahasiswa IPDN.
Ia menegaskan proses perekrutan yang benar tanpa ada kecurangan, merupakan upaya membentuk calon pemimpin bangsa atau abdi negara yang baik.
"Kalau dari awal calon pemimpin, pengayom masyarakat sudah tidak benar, bagaimana dia memimpin dengan baik," katanya.
Dia mengatakan pemerintah sengaja melibatkan KPK dalam perekrutan mahasiswa IPDN untuk mewujudkan proses penerimaan yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
Ia berharap proses penerimaan berikutnya lebih selektif, kuotanya jelas, adil, transparan dan terbuka bagi seluruh kalangan masyarakat.
"Seluruh lapisan masyarakat harus terwakili, jangan hanya karena dia anak PNS, anak pejabat saja, tapi terbuka dengan baik, jenjangnya bertahap, yang memutuskan pusat," katanya.
Selain perekrutan yang baik, katanya, proses pendidikan juga harus dilakukan tanpa melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) atau sampai mahasiswanya meninggal dunia.
"Selama pendidikan juga jangan ada indikasi pelanggaran HAM sampai meninggalnya siswa, dan sebagainya," katanya.
Pewarta: Feri Purnama
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
