Kementerian ESDM akan awasi ketat proyek APBN

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian ESDM akan mengawasi secara ketat proyek-proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri ESDM Sudirman Said di Jakarta, Senin, mengatakan akan mengumpulkan para kontraktor yang bakal ikut tender proyek APBN.

"Saya akan minta mereka untuk ikuti tender dengan baik. Jangan melakukan praktik yang tidak baik," katanya usai rapat pimpinan Kementerian ESDM dengan agenda pembahasan RAPBN Perubahan 2015.

Sudirman juga mengatakan, akan memaksimalkan peran Unit Pengendali Kinerja yang dikepalai Widhyawan Prawiraatmadja.

"Nantinya, bersama sekjen dan dirjen, unit ini akan mengkaji proyek demi proyek mulai perencanaan hingga pelaksanaannya," katanya.

Dalam RAPBN Perubahan 2015, Kementerian ESDM mendapat alokasi anggaran sekitar Rp15 triliun.

Angka tersebut naik sekitar Rp5 triliun (50 persen) dibandingkan alokasi APBN 2015 sebesar Rp10 triliun.

Anggaran Rp15 triliun tersebut terdiri atas belanja modal Rp9,8 triliun atau naik 100 persen dibandingkan APBN 2015 sebesar Rp4,9 triliun. Sisanya, sekitar Rp5 triliun merupakan belanja rutin.

Dalam waktu dekat, pemerintah akan membahas RAPBN Perubahan 2015 dengan DPR.

Sudirman mengatakan, tidak ingin penyerapan anggaran yang rendah seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Kami akan lakukan percepatan proyek. Sebagian sudah diumumkan tendernya pada tahun lalu dan Maret ini seluruh tender akan selesai, sehingga di ujung tahun tidak kejar-kejaran," katanya.

Menurut dia, belanja modal Rp9,8 triliun antara lain diperuntukkan bagi pembangunan transmisi dan gardu induk listrik, lalu pelistrikan 48 titik terluar Indonesia, pembangunan jaringan gas rumah tangga dan konversi minyak tanah ke elpiji.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM Naryanto Wagimin mengatakan, pada RAPBN Perubahan 2015, pihaknya mendapat tambahan alokasi belanja modal Rp3,4 triliun.

"Anggaran kami tambah Rp3,4 triliun dari hanya Rp418 miliar, dengan demikian total belanja modal Rp3,8 triliun," katanya.

Menurut dia, sebagian besar tambahan belanja modal tersebut diperuntukkan bagi pembangunan jaringan pipa gas baik bagi konsumen rumah tangga maupun kendaraan dan stasiun pengisian bagan bakar gas.

Lainnya, dialokasikan bagi penyediaan 50.000 alat konversi gas untuk nelayan.

"Penyediaan tersebut merupakan pilot project (proyek percontohan) di seluruh Indonesia," katanya.

Naryanto juga mengatakan, pihaknya akan melakukan studi dahulu terkait spesifikasi tabung yang cocok untuk air laut dan aspek keselamatannya.

Ia juga menambahkan, pihaknya belum menerima data resmi jumlah nelayan, sehingga masih memakai data sendiri dulu.

Menurut dia, versi Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah nelayan mencapai 4,7 juta, sementara data lainnya menyebutkan 15 juta.

"Mana yang dipakai. Kami belum dapat dokumennya," katanya.