Jakarta (ANTARA News) - Departemen Perindustrian (Deperin) membentuk Unit Pembina Langsung (UPL) di daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk melakukan pendampingan langsung terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM). "Kami ingin IKM merasa ada yang melindungi dan memperhatikan, karena selama ini mereka sering tidak tahu harus mengadu kemana atas persoalan yang mereka hadapi," kata Dirjen IKM Deperin Sakri Widhianto di Jakarta, Senin. Untuk itu, kata dia, pihaknya membentuk UPL-UPL di daerah merupakan secara organisasi berada dibawah Kepala Dinas Perindag di daerah. Kendati, berada di bawah Dinas, lanjut dia, pihaknya bersedia membantu pembiayaan jika memang dibutuhkan, atau karena Pemda tidak memiliki dana untuk itu. "Saat ini sudah ada sekitar 20-an UPL di daerah, ada juga kabupaten yang sudah merekrut tenaga UPL sendiri dari kalangan sarjana baru dengan dana sendiri," ujarnya. Sakri berharap dengan UPL bisa melakukan fungsinya sebagai penyuluh perindustrian yang melakukan pembinaan secara intensif kepada IKM, karena selama ini ia menilai Dinas Perindag di daerah belum secara optimal melakukan pembinaan dan perhatian kepada IKM. "Kami ingin seperti jaman dulu ketika Indonesia mampu melakukan swasembada beras akibat tenaga penyuluh langsung turun ke petani melakukan penyuluhan. Dengan keberadaan UPL setidaknya kontribusi IKM yang saat ini baru 38 persen dari PDB bisa terus meningkat," katanya. Oleh karena itu, para tenaga UPL tersebut diharapkan bisa menjadi pelayan yang baik bagi IKm ketika mereka menghadapi berbagai masalah di lapangan, dan paham bagaimana pemecahannya. "Kami ingin masyarakat (IKM) merasa pembinaan ada dimana-mana," ujar Sakri yang tahun 2007 mendapat tambahan anggaran pembinaan IKM sebanyak Rp200 miliar. Berdasarkan data Deperin, pada 2005 jumlah IKM mencapai sekitar 3,28 juta unit usaha yang melibatkan sekitar 8,79 juta tenaga kerja dan memberi kontribusi ekspor sekitar 8,46 miliar dolar AS. Dalam upaya memberdayakan IKM tersebut, terutama untuk fasilitas modal kerja, Deperin juga berencana akan merevitalisasi Lembaga Pembinaan Teknis (LPT) Indak yang selama ini mengelola dana bergulir dari APBN beberapa tahun lalu. "Saat ini jumlahnya mencapai sekitar Rp40 miliar. Jumlah itu cenderung tidak bertambang, karena itu kami akan melakukan evaluasi dan revitalisasi terhadap lembaga tersebut," ujarnya. Menurut dia, kalau hasil evaluasi terhadap lembaga itu positif dari segi pertanggungjawaban dan administrasinya, maka lembaga itu akan diteruskan, namun bila tidak akan direvitalisasi agar lebih bermanfaat bagi kalangan usaha kecil dan menengah (UKM).(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
