Yingluck Shinawatra menolak "dipecat"

Saya menjalankan pemerintahan dengan jujur dan mematuhi semua hukum yang berlaku

Bangkok (ANTARA News) - Mantan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra, Jumat, menentang proses pemakzulan yang melarangnya terlibat dalam aktivitas politik dalam lima tahun dan memperparah perpecahan negara.

"Saya menjalankan pemerintahan dengan jujur dan mematuhi semua hukum yang berlaku," kata Yingluck kepada Majelis Legislatif Nasional yang dikuasai militer dalam dengar pendapat perdana tentang pemakzulannya.

Yingluck menghadapi proses pemakzulan karena program subsidi berasnya yang menelan kerugian hingga miliaran dolar AS, walaupun kebijakan tersebut populer di kalangan masyarakat desa.

Namun, adik dari mantan pemimpin Thailand yang diasingkan-Thaksin Shinawatra-itu menolak tuduhan yang digulirkan oleh lembaga antikorupsi nasional tersebut.

"Saya mengadakan skema penjaminan beras yang memperbaiki kehidupan para petani, mengurangi utang-utang mereka dan jatuhnya harga," ujar dia.

Yingluck menyebut program "kontrak sosial" seperti itu bisa membantu 1,8 juta petani.

Dia pun mengakhir pembelaannya yang rinci dengan menekankan pentingnya para majelis untuk "berdiskusi dengan kebajikan, tanpa prasangka buruk maupun agenda politik tersembunyi".

Pemakzulan itu sendiri hanya bisa dilakukan jika disetujui oleh 3/5 dari 250 orang majelis. Keputusan akhir diperkirakan akan diambil pada akhir Januari.

Selain itu, jaksa juga sedang mempertimbangkan apakah Yingluck dapat dikenai tuntutan kriminal atas skema subsidi berasnya.

Para analis memperkirakan bahwa pemakzulan adalah percobaan terakhir para pendukung kerajaan untuk menetralkan pengaruh keturunan Shinawatra yang partainya selalu menang di setiap pemilu sejak tahun 2001.

Jika diputuskan bersalah, pendukung Shinawatra yang tergabung dalam kelompok "kaus merah" diperkirakan akan melakukan protes setelah berbulan-bulan diam dalam peraturan darurat militer.

Para pendukung mengatakan proses peradilan dan tuntutan kriminal adalah bagian dari kampanye yang lebih luas untuk melumpuhkan pengaruh keluarga Shinawatra dan melemahkan dukungan pemilihnya yang mayoritas berasal dari kaum miskin di bagian utara Thailand.

Menurut ahli politik Thailand, Thitinan Pongsudhirak proses pemakzulan Yingluck membuat junta milter dan pendukungnya dilema.

"Junta ingin menyingkirkan Yingluck dari lingkungan politik Thailand, namun itu bisa membangkitkan konflik dalam negeri karena akan ada perlawanan dari pendukung proThaksin," ujar dia.

Pendukung Yingluck menolak proses pemakzulan ini.

"Dengar pendapat ini terasa tidak adil. Pemerintahan militer menginginkan rekonsiliasi namun mereka hanya merampas kekuatan kami," ujar pendukung Yingluck Varanchai Chokchana (63).

Saudara laki-laki Yingluck, Thaksin Shinawatra yang digulingkan dari posisi perdana menteri tahun 2006 dalam sebuah kudeta, terpaksa tinggal di luar negeri untuk menghindari hukuman penjara atas tuduhan korupsi.

Dia masih memiliki pendukung yang loyal di bagian utara Thailand serta diantara masyarakat urban kelas menengah dan pekerja.

Sejak keluarga Thaksin berkuasa pada 2001, pemerintahan Shinawatra telah mengalami dua kali kudeta dan peristiwa berdarah dengan dilengserkannya tiga perdana menteri oleh pengadilan intervensionis kerajaan.

Kekuasaan Shinawatra meningkat seiring menurunnya kesehatan Raja Thailand Bhumibol Adulyadej yang berumur 87 tahun.

Para pengamat menilai gejolak politik yang terjadi saat ini mencerminkan kegelisahan di tengah kaum elit yang bersaing menguasai Thailand setelah rezim Shinawatra berakhir.

Junta militer mengatakan bahwa Thailand membutuhkan undang-undang baru untuk mengakhiri krisis politik dan memerangi korupsi.

Tetapi kritikus berpendapat pembentukan peraturan itu utamanya adalah usaha kaum antiThaksin untuk melindungi kepentingan elit, demikian AFP.

(Uu.M054)