Menteri LHK: jangan ada kebakaran hutan Riau

Tahun ini tidak boleh lagi ada kebakaran hutan dan lahan seperti tahun-tahun sebelumnya,"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya meminta jangan ada kebakaran hutan atau lahan lagi di Riau, karena itu dunia usaha diminta ikut berperan mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang sudah terjadi bertahun-tahun itu.

"Tahun ini tidak boleh lagi ada kebakaran hutan dan lahan seperti tahun-tahun sebelumnya," kata menteri saat rapat kerja pencegahan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Riau di Jakarta, Kamis.

Hadir dalam kesempatan tersebut Plt Gubernur Riau Arsyah Juliandi Rahman, Kabareskrim Polri Komjen Pol Suhardi Alius, serta kalangan perusahaan pemegang izin hutan tanaman industri (HTI).

Riau menjadi perhatian khusus sebab menjadi provinsi yang sering mengalami bencana kebakaran hutan dan lahan, karena selama 2014 sempat terjadi dua periode puncak kebakaran pada Februari-Mei dan Juni-Oktober.

Menteri LHK juga meminta dunia usaha bersama pemerintah bahu membahu memberdayakan masyarakat untuk pencegahan kebakaran.

"Kami akan menjadi simpul bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk mencari jalan keluar bersama dari persoalan kebakaran," katanya.

Pada kesempatan itu, Siti juga mengingatkan pemegang konsesi HTI wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pencegahan kebakaran hutan.

Pada areal gambut, dia juga mengingatkan agar pengelolaan HTI dilakukan dengan kehati-hatian agar tidak mudah terjadi kebakaran.

"Pengaturan tata air harus dilakukan dengan baik agar gambut tidak kering," katanya.

Pakar gambut UGM Azwar Maaz menyatakan untuk mencegah kebakaran di lahan gambut, maka pengelolaannya harus dilakukan dalam kesatuan hidrologis.

"Pengelolaan gambut tidak bisa sepotong-sepotong, perlu komitmen semua pihak untuk menerapkan pengelolaan pada kesatuan hidrologis gambut," katanya.

Azwar menyatakan kunci dari pengelolaan gambut adalah memastikan tetap lembab, meskipun tidak berarti harus selalu basah atau terbanjiri air.

Menurut dia, gambut yang lembab akan mencegah terjadinya kebakaran. "Jadi, penting untuk melindungi kubah gambut yang menjadi sumber air," katanya.

Berdasarkan konsep tersebut, kubah gambut tetap dibiarkan sebagai hutan alam, sementara pada zona penyangga bisa dikelola sebagai hutan tanaman industri dengan tanaman adaptif gambut.

Untuk perkebunan bisa dilakukan pada wilayah dengan aerasi dan zona tanggul bisa dikembangkan tanaman pangan.

Di tempat yang sama, Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Kusnan Rahmin menegaskan komitmen untuk bekerja sama dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

RAPP yang merupakan Grup APRIL yang mengelola hutan tanaman industri (HTI) di Pelalawan, Riau, telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk penanggulangan kebakaran lahan bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada 2014.

"Kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah mengadakan Desa Bebas Kebakaran Hutan dan Lahan dengan empat desa di Pelalawan tahun lalu," katanya.

Setiap desa yang bisa mencegah kebakaran, perusahaan akan memberikan dana pembangunan senilai Rp100 juta. "Tahun ini akan kami perluas dengan menambah beberapa desa lagi," kata Kusnan.

Menurut dia, RAPP memiliki Pusat Komando Pengendalian untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan yang siap merespons potensi timbulnya api di seluruh HTI perusahaan dan lahan masyarakat di sekitar konsesinya.

Upaya pengendalian termasuk pemantauan di darat maupun melalui udara, termasuk memonitor titik panas dengan satelit yang dikaitkan dengan teknologi FDRS (Fire Danger Rating System) guna memitigasi dan mendeteksi sedini mungkin bahaya kebakaran lahan.

Perusahaan akan meningkatkan cadangan air di kanal dengan mengatur tata kelola air yang menggunakan teknologi ekohidro guna pencegahan awal.

"Perusahaan juga menyiagakan tiga unit helikopter dan 700 pasukan Tim Reaksi Cepat Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran termasuk 420 anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) yang tersebar di 23 estate di konsesi perusahaan," katanya.

Kusnan menegaskan sebagai perusahaan yang bergerak di industri pulp dan kertas, kayu adalah bahan baku yang harus dijaga agar keberlanjutan bisnis dapat dipertahankan.

Selain itu, pihaknya memegang teguh kebijakan pengolahan lahan tanpa bakar (no burn policy) sejak perusahaan beroperasi.