Kemlu akan bentuk satgas diplomasi ekonomi

Untuk memahami karakter pasar, diplomat harus turun ke lapangan

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Luar Negeri akan membentuk satuan tugas (satgas) diplomasi ekonomi untuk memfasilitasi tindak lanjut kegiatan diplomasi ekonomi Indonesia di luar negeri.

"Kementerian Luar Negeri akan membentuk Task Force (Satgas) Diplomasi Ekonomi yang dikoordinir oleh Wakil Menteri Luar Negeri," kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Jakarta, Kamis.

Retno menyebutkan satgas tersebut akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna memastikan bahwa peluang bisnis, kerja sama pembangunan, dan kesepakatan-kesepakatan ekonomi dengan negara lain dapat segera ditindaklanjuti.

Terkait hal itu, kata dia, diplomat-diplomat Indonesia di luar negeri akan menjalankan diplomasi ekonomi dengan berfungsi sebagai pemasar.

"Para diplomat secara terus menerus akan diminta untuk menjadi marketers (pemasar) bagi Indonesia. Untuk memahami karakter pasar, diplomat harus turun ke lapangan," ujar dia.

Diplomasi ekonomi Indonesia, menurut Retno, akan difokuskan pada upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas.

"Pembangunan deep sea ports (pelabuhan laut dalam) dan pengembangan power plants (pembangkit listrik) merupakan beberapa bidang yang dapat dikerjasamakan dengan pihak asing," kata dia.

Lebih lanjut ia mengatakan, di bidang perdagangan, upaya untuk meningkatkan ekspor ke pasar non-tradisional dan pasar yang belum dimanfaatkan (untapped market ) akan terus dilakukan.

Menlu pun menekankan bahwa Indonesia tidak akan menerima perlakuan diskriminasi terhadap komoditi Indonesia yang diperlakukan secara tidak adil dengan tuduhan tidak mendasar, seperti yang terjadi pada minyak kelapa sawit mentah (CPO) Indonesia.

"Diplomasi ekonomi juga akan diarahkan pada upaya untuk mendukung kemandirian di bidang pangan dan energi, terutama energi baru dan terbarukan," ungkapnya.

Ia menambahkan upaya untuk menarik modal asing ke Indonesia juga akan terus dilakukan.

Menlu meyakini komitmen pemerintah untuk menyederhanakan perizinan dan membuat pelayanan satu pintu (one stop service) akan meningkatkan minat investor asing ke Indonesia.

"Saat ini pemerintah sedang menyelesaikan draf Bilateral Investment Treaty, yang akan menjadi rezim perjanjian baru investasi Indonesia dengan negara lain," ujar Retno.