Menko Kemaritiman siapkan NasDEC-ITS jadi balai besar

Tidak hanya itu, ITS juga bisa menjadi pusat integrasi radar, karena pencarian AirAsia dengan cepat itu berkat peran ITS dalam mengintegrasikan radar milik TNI AL, Perhubungan Laut, dan sebagainya,"

Surabaya (ANTARA News) - Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo menyiapkan "National Ship Design and Engineering Center" (NasDEC/Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional) di ITS menjadi balai besar untuk mendukung program kemaritiman dalam bidang desain dan rekayasa kapal.

"Tidak hanya itu, ITS juga bisa menjadi pusat integrasi radar, karena pencarian AirAsia dengan cepat itu berkat peran ITS dalam mengintegrasikan radar milik TNI AL, Perhubungan Laut, dan sebagainya," katanya saat memberikan kuliah umum di ITS Surabaya, Senin.

Didampingi Rektor ITS Surabaya Prof Tri Yogi Yuwono, ia menegaskan bahwa iptek dan inovasi merupakan kunci untuk mandiri, maju, dan kuat yang berbasis maritim.

"Karena itu, Presiden menetapkan tekad Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia agar tingkat pendapatannya meloncat kepada 10 ribu dolar perkapita, karena itu kita menyusun empat agenda besar kemaritiman," katanya.

Menteri Indroyono menjelaskan empat agenda besar yakni kedaulatan maritim, sumberdaya alam dan jasa, infrastruktur maritim, serta sumberdaya manusia dan budaya maritim.

"Untuk itu, saya minta para ahli desain dan rekayasa kapal serta ahli integrasi radar dari ITS untuk memajukan program kemaritiman dengan empat agenda besar itu," kata menteri yang mengakui ITS sebagai kampus pertama yang dikunjungi setelah dua bulan menjadi menteri itu.

Untuk kedaulatan maritim, pihaknya sudah memutuskan batas maritim Indonesia yakni 13.400 pulau yang memiliki nama dan 4.100 pulau yang belum memiliki nama.

Setelah itu, pihaknya menyelesaikan batas laut dengan negara lain yang baru tercapai 44,12 persen, sedangkan batas ZEE sudah tercapai 54,66 persen dan batas landas kontinen sudah terselesaikan 70,78 persen.

"Untuk kawasan perbatasan itu, Presiden tidak tanggung-tanggung menyiapkan anggaran Rp12 triliun, misalnya pos pantau perbatasan harus lebih baik daripada pos milik tetangga," katanya.