DPP PDIP luncurkan buku soal penegakan hukum

Jakarta (ANTARA News) - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) meluncurkan buku "Bersama Jokowi Mengawal Penegakan Hukum, Catatan Akhir Tahun Hukum dan HAM 2014 PDI Perjuangan", di Jakarta, Selasa.

Peluncuran buku tersebut dihadiri oleh Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan.

Kata Trimedya, penerbitan sekaligus peluncuran buku tersebyt merupakan salah satu perwujudan semangat untuk mewujudkan cita-cita negara hukum.

"Ini sesuai mandat Kongres III PDI Perjuangan di Bali tahun 2010 yang bertekad ikut menegakan supremasi hukum dan mendukung pemberantasan korupsi seluas-luasnya demi kemaslahatan masyarakat Indonesia, serta untuk melaksanakan amanat Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional I PDI Perjuangan di Bandung pada 12 Desember 2011 bahwa kami harus bisa menjadi pelopor dalam pemberantasan korupsi," kata Trimedya.

Dikatakannya, penyusunan Catatan Akhir Tahun Hukum dan HAM sudah menjadi tradisi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan.

"Ini buku keempat yang kami terbitkan sejak tahun 2011 lalu. Dan, tahun ini memiliki arti khusus karena kami memiliki kerja besar yaitu mengawal proses dan hasil Pemilu Legislatif 2014 dan Pemilu Presiden 2014," sebut anggota DPR RI itu.

Pada catatan hukum kali ini, ujarnya, DPP PDIP memaparkan tentang kegiatan Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDIP dalam upaya menjaga dan memperjuangkan aspirasi rakyat yang dipercayakan kepada partai kami dalam pemilu legislatif dan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang kami usung, Joko Widodo-Jusuf Kalla, dalam pemilu presiden.

"Perjuangan ini kami lakukan di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam bentuk pengajuan gugatan tentang hasil rekapitulasi pemilu legislatif, mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam menghadapi gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2014 di MK, dan menjadi pemohon dalam judicial review terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang telah ‘menegasikan' PDI Perjuangan sebagai partai politik pemenang Pemilu Legislatif 2014," ungkap Trimedya.