Jakarta, 23/11 (ANTARA) - Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Chalid Muhamad menilai, Lapindo Brantas tidak memiliki perencanaan menyeluruh sehingga mengakibatkan peristiwa ledakan pipa gas. "Pemerintah harus mendesak Lapindo Brantas bertanggung jawab mutlak terhadap kecelakaan itu," katanya di Jakarta, Kamis (23/11). Peristiwa meledaknya pipa gas Pertamina di km 37,800 Porong, 22 November 2006 sudah membuktikan bahwa PT Lapindo Brantas Inc tak serius menangani bencana lumpur panas yang diakibatkan oleh blow out di Sumur Banjar Panji I, sejak delapan bulan lalu, katanya. Selain di km 38, jalur pipa gas Pertamina juga terdapat di km 17 dan 19 yang juga telah terendam lumpur sejak enam bulan lalu, ujarnya. "Seharusnya begitu genangan lumpur terjadi, pihak Lapindo sudah memperkirakan bahaya yang diakibatkan terendamnya pipa gas itu dan pemindahan sudah dilakukan sejak awal," ujar deputi direktur bidang kampanye WALHI Eknas Farah Sofa menambahkan. WALHI juga menilai Lapindo menangani masalah dengan masalah, karena penanganannya tak pernah tuntas dan cenderung hanya mengedepankan cara yang paling mudah dan murah. WALHI juga mengucapkan belasungkawa atas korban tewas serta luka-luka dari orang-orang yang tidak berdosa akibat ledakan pipa gas itu. Dengan adanya peristiwa ini, WALHI meminta agar industri migas terutama yang berada di tengah-tengah pemukiman (on shore) tidak mengabaikan keamanan, lingkungan dan rakyat. Walhi juga menilai pemerintah tidak bertindak tegas terhadap Lapindo atas luapan lumpur panas yang terlihat jelas dengan lambannya penanganan.(*)
Copyright © ANTARA 2006
