Kurtubi : Pemerintah jangan buru-buru hapus premium

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah jangan terburu-buru menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium karena banyak kilang Pertamina masih memproduksinya, kata anggota Komisi VII DPR, Kurtubi

"Kalau tujuannya untuk hilangkan mafia kita dukung. Memang mestinya ke depan BBM kita ke arah yang lebih bagus, berkualitas dan ramah lingkungan. Tapi, penghapusan premium tidak boleh dipaksakan dalam waktu singkat," ujarnya di Jakarta, Rabu.

Selain itu, politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tersebut menyatakan, "Tidak bisa ujug-ujug diubah ke pertamax. Butuh waktu agar kita tidak terjebak lagi dalam mafia pertamax."

Dikatakannya, kalau dalam waktu beberapa bulan, pemerintah harus impor besar, dan hal itu bisa dimainkan pengusaha di Singapura, sehingga Pertamina harus bisa mengubah produksi premium ke pertamax.

"Di samping itu, kita dorong pemerintah membangun kilang minyak agar bisa swasembada BBM," katanya.

Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi telah memberikan rekomendasi terkait formula harga BBM bersubsidi tanpa skema ron 88, seperti saat ini, dan digantikan Ron 92 atau dikenal dengan sebutan pertamax dari Pertamina.