"Kami hitung untuk 2015 saja kebutuhannya sekitar Rp1,5 triliun," kata Andrinof di Jakarta, Selasa.
Sebelumnya, saat di Musyawarah Rencana Pembangunan Regional (Musrenbangreg) Kalimantan di Tarakan, Kalimantan Utara, Andrinof mengatakan pembangunan "technopark" akan diupayakan untuk diakomodir dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, kata dia, untuk "technopark" dengan industri skala kecil, , misalnya untuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pembiayaannya dapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pembangunan 100 "Technopark" ini akan mendukung kegiatan kawasan industri yang sudah ada, selain 13 kawasan industri baru di luar Jawa yang akan mulai dibangun pada 2015.
Menurut rencana Bappenas, selain pengembangan teknologi, "Technopark" juga akan tempat pelatihan dan pembinaan masyarakat dalam meningkatkan keahlian dalam mengelola sumber daya potensialnya.
Maka dari itu, pembangunan "Technopark" akan disesuaikan dengan potensi sektor yang berkembang di kabupaten dan kota terkait, misalnya perkotaan fokus ke sektor industri, pedesaan fokus ke pertanian dan daerah pesisir fokus ke perikanan dan kelautan.
Pembangunan "technopark" ini juga menjadi strategi pemerintah agar sektor industri manufaktur dapat berkembang dan mengintensifkan produksi barang bernilai tambah.
"Dengan begitu, daerah tidak lagi mengekspor barang mentah atau baku yang berharga rendah, melainkan barang bernilai tambah," kata Andrinof.
Penguatan ekspor bernilai tambah ini juga menjadi siasat pemerintah untuk menghadapi tren penurunan harga komoditi dan pelemahan ekonomi global.
Bappenas merencanakan "technopark" dapat dibangun untuk tingkat Kota/Kabupaten. Kemudian, untuk tingkat provinsi, Bappenas merencanakan pembangunan "science park" yang akan mengembangkan hasil temuan dari "technopark".
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014
