Konflik agraria paling banyak terjadi di Riau

sebanyak 52 konflik agraria

Jakarta (ANTARA News) - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan Riau merupakan provinsi dengan konflik agraria yang terbanyak di mana rata-rata berbentuk perampasan lahan dari petani oleh korporasi.

"Dalam catatan KPA 2014, ada sepuluh besar provinsi penyumbang konflik agraria. Pertama adalah Riau sebanyak 52 konflik agraria," kata Sekjen KPA, Iwan Nurdin, di Jakarta, Selasa.

Berikut adalah 10 provinsi dengan jumlah konflik agraria terbanyak di Indonesia:

Riau (52 konflik)
Jawa Timur (44 konfilk)
Jawa barat (39 konflik)
Sumatera Utara (33 konflik)
Sumatera Selatan (33 konflik)
Jawa Tengah (26 konflik)
DKI Jakarta (25 konflik)
Banten (20 konflik)
Sulawesi Selatan (19 konflik)
Jambi (17 konflik).

Menurut Iwan Nurdian, kenyataan Riau menempati posisi pertama dalam sebaran konflik agraria sepanjang 2014, menunjukkan maraknya ekspansi hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit yang melakukan praktik-praktik perampasan tanah yang selama ini dikuasai dan dikelola rakyat.

Ia berpendapat hal tersebut adalah akibat dari banyaknya konsesi yang diberikan pejabat publik kepada korporasi yang berada dalam wilayah kelola masyarakat.

Selanjutnya, ujar dia, adalah seluruh provinsi di Pulau Jawa yang menempati posisi tertinggi konflik agraria, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Banten.

"Masalah agraria di Jawa memperlihatkan bahwa monopoli hutan Jawa oleh Perhutani, operasi PTPN dan proyek-proyek perluasan pembangunan infrastruktur telah mengakibatkan ledakan konflik agraria di Pulau Jawa," katanya.

Sekjen KPA mengingatkan bahwa di sektor infrastruktur telah terjadi peningkatan konflik agraria dari 105 konflik pada 2013 menjadi 215 konflik pada 2014, atau berarti mengalami peningkatan yang signifikan hingga sebesar 104 persen.

Ia juga menungkapkan para pihak yang terlibat dalam konflik agraria, yang terbesar adalah konflik antara warga melawan perusahaan swasta sebanyak 221 konflik.

Kemudian diikuti oleh jenis konflik agraria antara warga melawan pemerintah (baik pusat maupun daerah) 115 konflik, dan warga berhadapan dengan warga 75 konflik.

Selain itu, lanjutnya, jenis konflik agraria antara warga melawan perusahaan negara 46 konflik, dan warga melawat aset milik TNI/Polri sebesar 18 konflik.

"Penguasaan dan pemilikan baik negara maupun swasta atas sumber-syumber agraria menjadi penyumbang utama konflik agraria," katanya.

(M040)