Dana bansos sarat kepentingan parpol

...bantuan bansos dihapus secara terbatas saja tidak semuanya. Untuk yang penting seperti pembangunan rumah ibadah tetap ada.

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan ada wacana dana bantuan sosial (bansos) akan ditarik secara nasional, karena selama ini disalurkan ke sejumlah daerah banyak yang digunakan untuk keperluan partai politik (parpol) dan tidak dipergunakan untuk semestinya.

"Sebenarnya bantuan bansos dihapus secara terbatas saja tidak semuanya. Untuk yang penting seperti pembangunan rumah ibadah tetap ada," kata Jusuf Kalla kepada pers di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa.

Menurut Jusuf Kalla, bansos yang yang disalurkan untuk kebutuhan yang tidak terlalu mendesak memang banyak yang digunakan untuk kebutuhan politik.

"Lihat saja trennya. Begitu mau pilkada maka bansos naik," kata Jusuf Kalla.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan dana bantuan sosial akan ditarik secara nasional. Ini merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo.

"Karena bansos sumber manipulasi," kata Tjahjo di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Senin, 22 Desember 2014.

Menurut Tjahjo, bansos yang akan ditarik bukan bantuan yang berhubungan dengan kesejahteraan dan pendidikan. Untuk dana Bantuan Operasional Sekolah, Kartu Indonesia Sehat, dan lainnya menggunakan dana hibah wajib.

"Di luar itu, banyak yang berlebihan," pungkas Tjahjo.

(A025)