Legislator: pengurangan jam kerja perempuan kemunduran keseteraan gender

Lebih baik pemerintah menambah alokasi cuti kepada perempuan."

Jakarta (ANTARA News) - Gagasan pengurang jam kerja bagi perempuan dinilai justru akan menciptakan kemunduran dalam kesetaraan gender.

Anggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati dalam rangka peringatan hari Ibu di Jakarta, Senin, menilai gagasan pengurangan jam kerja oleh pemerintahan Joko Widodo untuk kaum perempuan tampak memang memihak pada kaum ibu.

"Namun, diam-diam ide tersebut memukul mundur praktik keseteraan gender. Yang dikesankan, urusan mendidik anak adalah hanya menjadi tanggungjawab ibu," kata Okky.

Ia mengatakan untuk mewujudkan kesetaraan gender maka pemerintah lebih baik menambah waktu cuti.

"Saya sarankan, jika ada niat pemerintah memberi previlige kepada perempuan, lebih baik pemerintah menambah alokasi cuti kepada perempuan. Bukan mengurangi jam kerja yang justru akan menutup peluang bagi para ibu profesional menduduki posisi yang setara dengan para laki-laki di tempat kerja," sebut dia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai jam kerja pegawai perempuan harus dikurangi selama dua jam. Pengurangan jam kerja itu diperlukan agar perempuan bisa punya waktu lebih untuk mendidik anak.

"Wanita yang aktif sebagai pegawai negeri atau swasta itu porsinya dikurangi karena intinya wanita itu punya kewajiban untuk menyiapkan anak bangsa ke depan. Untuk waktu, beliau (Wapres) (ingin) mengurangi dua jam dalam sehari untuk berkantor," kata Ketua Persatuan Umat Islam (PUI) Nurhasan Zaidi