Pangkalpinang, (ANTARA News) - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) H Munir Saleh menilai permasalahan pertambangan timah selama ini cukup dilematis, karena dalam pelaksanaannya tidak tertib dan mengorbankan lingkungan. "Namun sekarang, pemerintah provinsi melalui tim terpadu sedang menata kembali masalah pertambangan timah, sehingga ke depan pengaturan pertambangan timah dan smelter harus lebih baik dengan mengutamakan kepentingan masyarakat," ujarnya di Pangkalpinang, Kamis (23/11). Karena itu DPRD mengharapkan tim terpadu penertiban dapat bekerja dengan baik, apalagi dari hasil pertemuan rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diputuskan pengaturan pertambangan timah diserahkan kepada tim daerah itu. Tim terpadu tengah bekerja keras penertibkan smelter sesuai peraturan perundang-undangan UU No 11/1967 tentang Pertambangan, karena selama ini smelter dinilai pemerintah terlalu banyak jumlahnya dan berjalan di luar koridor perundang-undangan. Selanjutnya tim terpadu juga melarang tambang inkonvensional (TI) yang kegiatannya merusak lingkungan, kembali beroperasi secara tidak terkendali di berbagai tempat termasuk sarana dan prasarana umum seperti jalan, jembatan dan bandara. "Disini pemerintah pusat menyerahkan kepada tim terpadu daerah mengaturnya demi rakyatnya, karena masyarakat di provinsi itu memang mengandalkan penghidupan dari usaha timah," ujarnya. Sementara tangung jawab pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat hingga kini belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga peningkatan jumlah pengangguran tidak terhindarkan. "Pada akhirnya masyarakat tidak memiliki pilihan lain untuk melanjutkan hidupnya kecuali timah, sementara situasi lingkungan kian rusak punah," ujar Munir Saleh. Menurut dia, peristiwa yang sangat disesalkan di Bangka Belitung terkait gerakan 5 Oktober kelabu. lebih menyedihkan lagi, peristiwa tersebut terjadi pada saat warga muslim sedang menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Kejadian itu, katanya, cukup terjadi hanya sekali saja dalam sejarah Babel, kemudian tidak perlu lagi mencari mana yang benar dan mana yang salah, karena sudah menjadi persoalan bersama. "Perusakan dan anarkisme bukan sikap warga Negeri Serumpun Sebalai, karena itu semua persoalan agar diselesaikan dengan musyawarah dan menjauhkan diri dari hal yang merusak, demikian Munir Saleh.(*)
Copyright © ANTARA 2006
