Ada kriteria, jika di daerah yang tidak menarik buat swasta tapi penting, pemerintah akan turun. Tapi, kalau itu bisa dikerjakan sama swasta ya kita akan kerja sama,"Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memastikan biaya pembangunan pelabuhan di kawasan Indonesia Timur akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan sisanya akan diusahakan dengan pembiayaan bekerja sama dengan swasta.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof A. Chaniago di sela rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat, mengatakan pemerintah telah memetakan proyek infrastruktur yang tergolong strategis bagi perekonomian nasional namun tidak menarik untuk swasta (economical viablity) dan infrastruktur yang strategis dan menarik bagi swasta (financial viability).
"Ada kriteria, jika di daerah yang tidak menarik buat swasta tapi penting, pemerintah akan turun. Tapi, kalau itu bisa dikerjakan sama swasta ya kita akan kerja sama," kata dia.
Menurut Andrinof, terdapat 24 pelabuhan yang sudah diidentifikasi sebagai program prioritas infrastruktur dalam lima tahun ke depan.
Berdasarkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 per 16 Desember 2014, kebutuhan pembiayaan untuk infrastruktur perhubungan laut sebesar Rp900 triliun.
Dari jumlah di rancangan itu, pemerintah masih mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan yang dapat digarap swasta sebesar Rp163,8 triliun, sementara sisanya dipenuhi dari BUMN dan APBN.
Namun, Andrinof mengatakan jumlah proyek pembangunan infrastruktur yang akan dibiayai swasta lewat skema kemitraan pemerintah-swasta (public private partnership) telah bertambah dari data sebelumnya.
Sayangnya Andrinof tidak merinci spesifik proyek dalam PPP itu. Dia hanya lantas mengatakan pemerintah kemungkinan masih mempertahankan skema PPP yang sebelumnya sudah digunakan.
"Tidak ada yang berubah. Hanya proyeknya (PPP) yang nambah," kata dia.
Bebeberapa proyek pelabuhan strategis di Indonesia Timur yang akan menjadi prioritas pemerintah, menurut rancangan RPJMN, adalah pelabuhan di Sorong, dan Laut Arar yang akan mendukung Kawasan Strategis Parawisata Nasional dalam Destinasi Parawisata Nasional (KSPN).
Kemudian, pelabuhan Ternate, pelabuhan internasional Bitung, pelabuhan Pantolan yang akan mendukung kawasan ekonomi khusus.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
