Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia tidak dapat berdiam diri menyaksikan kian meluasnya konflik di Irak sehingga aktif melakukan berbagai upaya untuk membantu penyelesaian konflik tersebut dengan cara mengajukan sejumlah solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Pernyataan itu dikemukakan Menteri Luar Negeri (Menlu-RI) Hassan Wirajuda kepada wartawan seusai menjadi pembicara kunci dalam acara Konferensi Internasional bertajuk "Challenging Stereotypes in Europe and The Islamic World: Working Together for Constructive Policies and Partnerships", di Jakarta, Rabu. Menurut dia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia tidak dapat hanya berdiam diri, membaca berita mengenai konflik di Irak dan tidak melakukan apapun. Menlu mengatakan Pemerintah RI tidak sertamerta hanya memberikan usulan solusi, namun juga aktif menggalang upaya agar solusi yang diusulkan itu dapat diterima oleh semua pihak. Saat ditanya apakah Indonesia akan turut mengirimkan pasukan guna menyelesaikan konflik di Irak, ia mengatakan solusi yang diusulkan tersebut masih dalam tahap pembicaraan. Sementara itu, dalam pertemuannya dengan Presiden George W. Bush di Bogor, 20 November lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan usulan guna mengatasi konflik Irak. Kepada Bush, Yudhoyono mengusulkan tiga solusi dalam penyelesaian kasus Irak, yakni melakukan rekonsiliasi nasional di Irak, melibatkan pasukan keamanan PBB yang kedatangannya disesuaikan dengan jadwal penarikan pasukan AS dan sekutunya di Irak, serta melibatkan masyarakat internasional untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi di Irak. Namun menanggapi usulan Presiden Yudhoyono kepada Bush, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Yudi Chrisnandi berpendapat, Indonesia semestinya tidak perlu ikut campur dalam penyelesaian masalah Irak karena apa yang terjadi di Irak bukanlah tanggung jawab masyarakat internasional melainkan tanggung jawab AS. Kondisi buruk yang terjadi di Irak saat ini, menurut Yudi, merupakan implikasi kebijakan luar negeri AS yang salah. Karena itu, yang harus bertanggung jawab adalah AS, bukan masyarakat internasional. Menurut Yudi, usulan tersebut merupakan pendapat spontanitas Presiden untuk sekadar menyenangkan Bush yang sedang pusing mencari jalan keluar penyelesaian masalah Irak. Sedangkan mantan Ketua Komisi I DPR Aisyah Aminy berharap usulan Presiden Yudhoyono hanya sekedar keseleo lidah saja. Jika AS menyatakan tidak mampu menyelesaikan masalah Irak dan menyerahkannya kepada PBB, baru Indonesia dapat berperan lebih jauh. "Jadi kalau Indonesia ingin terlibat di dalam maka harus tunggu sampai persoalan ini diambil alih PBB, dan kita bisa masuk jika diminta PBB," ucap Yudi Chrisnandi. Sementara pada akhir pekan lalu, sedikitnya 50 orang tewas dalam serangan-serangan di Irak, termasuk serangan bom bunuh diri di sebuah kota berpenduduk mayoritas Syiah yang menewaskan lebih dari 20 buruh bangunan yang sedang mencari pekerjaan.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
