Jakarta (ANTARA News) - Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan antar Lembaga, BPJS Kesehatan, Purnawarman Basundoro, mengatakan, pihaknya menargetkan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) naik menjadi 170 orang pada 2015 mendatang.
"Target 2015 secara nasional 170 juta orang peserta. Itu yg menjadi target dan perhatian kami," ujar dia dalam diskusi publik di Jakarta, Kamis.
Purnawarman mengatakan, per November 2014 jumlah peserta JKN telah mencapai 131,6 juta orang, melebihi target yakni 121,6 juta orang.
"Taget awalnya minimal 121,6 juta peserta. Di awal tahun jumlah peserta sekitar 112 juta-an. Tetapi per November (tahun ini) sudah 131,6 juta orang," kata dia.
Menurut Purnawarman, dari total peserta ini, sekitar 72 persen merupakan penerima bantuan iuran. Kemudian, pekerja penerima upah (PPU) yang terdiri dari Polri/TNI, pejabat negara, pegawai pemerintahan dan pegawai swasta sekitar 18 persen. Lalu sisanya adalah PBPU 6 persen dan bukan pekerja sebesar 4 persen.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (PKEKK FKM UI), Prof. Dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH, menilai tingkat partisipasi masyarakat terhadap JKN tergolong memuaskan.
Menurut dia, berdasarkan hasil jajak pendapat pada 681 orang responden di 20 provinsi diketahui saat ini sudah hampir separuh atau 49 persen yang telah menjadi peserta JKN. Dari total ini, kelompok usia tertinggi ialah 21-30 tahun, yakni sekitar 44,5 persen.
Hanya saja, sekalipun tingkat kepercayaan masyarakat soal JKN tergolong memuaskan, tak sedikit peserta yang mengaku belum puas dengan layanan yang diberikan. Dia mengatakan, sekitar 681 orang responden ini, sekitar 43 persen yang mengaku telah menggunakan kartu JKN yakni mereka yang belum bekerja, hanya 44 persen yang merasa puas dengan layanan dokter.
"Hal ini mungkin disebabkan oleh layanan rumah sakit ketika masih dikelola Askes dinilai lebih baik dibandingkan ketika dikelola BPJS, " ujar Prof. Dr. Hasbullah.
Lebih lanjut, dia menyebutkan, bila dilihat dari sisi antrian, sekitar 64 persen mengakui harus mengantri panjang saat mengurus JKN. Kemudian, dari total ini, 51 persen mengaku tak puas dengan layanan dokter, sementara sisanya tidak puas dengan layanan rumah sakit.
Menurut Dr. Hasbullah, rendahnya tingkat kepuasan peserta soal JKN dapat menjadi bumerang terhadap kelangsungan JKN dan tingkat keluhan akan menjadi semakin tinggi ketika peserta pekerja penerima upah (PPU) pegawai swasya didorong untuk mendaftar paling lambat 1 Januari 2015.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014