Kubu Agung Laksono siap tempuh jalur apapun

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Golongan Karya versi Munas Jakarta Agung Laksono siap menempuh jalur apapun untuk menyelamatkan Golkar dari permasalahan saat ini, kata juru bicara Poros Muda Golkar Indonesia Timur Victor Abraham Abaidata.

"Ketua Umum Agung Laksono siap untuk menempuh jalur apa saja sepanjang untuk kepentingan menyelamatkan Partai Golkar," kata Victor melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan Menkumham menyimpulkan penyelenggaraan Munas Golkar di Bali dan Jakarta kedua-duanya sah. Penilaian keabsahan kedua musyawarah nasional merujuk pada AD/ART Partai Golkar.

Menkumham mengembalikan penyelesaian dualisme kepengurusan Golkar ke Mahkamah Partai. Dan jika di Mahkamah Partai masih ada perbedaan pendapat bisa diselesaikan melalui pengadilan.

"Ada juga opsi islah dengan kesepakatan kedua kubu menggelar Munas bersama untuk membentuk kepengurusan baru. Pertanyaannya apakah Aburizal siap untuk bertempur lewat Munas bersama yang digelar secara demokratis, akomodatif, transparan dan penuh kekeluargaan seperti pada Munas Jakarta," ujar dia.

Menurut Victor, Aburizal sepertinya lebih siap menempuh jalur penyelesaian melalui pengadilan. Namun dia kembali menekankan bahwa Agung Laksono juga siap menempuh dengan jalur apapun untuk menyelamatkan Golkar.

Dia menilai kader Partai Golkar yang menjadi peserta Munas di Jakarta patut mendapatkan apresiasi dan penghargaan yang tinggi, selaku pahlawan bagi kelangsungan dan masa depan Partai Golkar.

"Saya minta kader Munas Jakarta menjaga terus kekompakan dan kebersamaan kita untuk menyelamatkan partai sesuai dengan visi dan perjuangan Munas Partai Golkar di Jakarta," tegas dia.

Dia menekankan bahwa Golkar membutuhkan pemimpin yang konsisten yang tidak melakukan pemaksaan secara aklamasi.

"Jangan dalam Munas-nya (di Bali) menolak Perpu Pilkada, tapi pasca-Munas malah berbalik mendukung," kata dia.

Sejauh ini kepengurusan Golkar versi Munas Bali dan Munas Jakarta tengah berupaya menjalin komunikasi guna mengakhiri perselisihan dualisme kepemimpinan di internal partai beringin. Hal ini menyusul imbauan Menkumham yang meminta perselisihan diselesaikan melalui mekanisme internal.