Penataan anak usaha BUMN akan berdampak positif

Penataan akan berdampak positif, namun harus diikuti dengan penempatan orang-orang profesional yang tidak terkait dengan kasus korupsi untuk mengisi kursi direksi maupun komisaris BUMN,"

Jakarta (ANTARA News) - Langkah Menteri BUMN Rini M Soemarno yang akan menata ulang sekitar 600 anak usaha BUMN disambut baik sejumlah kalangan karena dinilai akan berdampak positif bagi pertumbuhan perusahaan milik negara.

"Penataan akan berdampak positif, namun harus diikuti dengan penempatan orang-orang profesional yang tidak terkait dengan kasus korupsi untuk mengisi kursi direksi maupun komisaris BUMN," kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, di Jakarta, Rabu.

Menurut Agus, Kementerian BUMN sudah seharusnya memetakan dan menata ulang keberadaan perusahaan "plat merah" tersebut secara jelas. "Mana BUMN yang memang berorientasi profit, mana yang ditugasi melayani publik. Carilah direksi yang sesuai dengan tujuan pembengukan BUMN itu," katanya.

Ia menjelaskan, dengan penataan ulang dan penempatan direksi yang bersih maka BUMN akan bisa bersaing dengan perusahan swasta.

"Indonesia memiliki banyak tenaga profesional dan memiliki "track record" bersih. Jangan lagi kursi direksi dijadikan sebagai bagi-bagi kekuasaan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri BUMN Rini Soemarno segera membenahi seluruh anak usaha perusahaan milik negara karena dinilai banyak diantaranya yang tidak efisien atau merugi.

"Tahun 2018 identifikasi anak usaha bahkan hingga cucu BUMN diharapkan rampung," ujarnya.

Konsep pembenahan anak usaha BUMN tersebut dilakukan sesuai dengan kondisi dan fokus perusahaan.

"Anak usaha yang bergerak pada usaha sama bisa dimerger atau digabungkan, sehingga terjadi efisiensi dan tidak membebani induk usaha," ujarnya.

Dengan pembenahan tersebut tambah Rini, juga secara tidak langsung dapat menyelesaikan berbagai persoalan antar BUMN yang kerap terjadi.

Ia mencontohkan, saat ini Kementerian BUMN mendapat laporan bahwa PT Kereta Api Indonesia berkasus dengan PT Pertamina di Palembang. "Aneh saja, ada sesama BUMN saling berseteru. Persoalan seperti seharusnya tidak terjadi kalau ada pengawasan," ujarnya.