Kalau mau adil lagi, ya kosongkan saja jalanan itu. Isi hanya dengan angkutan umum. Itu kalau mau adil,"Jakarta (ANTARA News) - Badan Perlindungan Konsumen Nasional akan terus memantau kebijakan pembatasan sepeda motor melewati Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat, Jakarta.
"Kami akan lihat dulu sejauh mana dampak pembatasan sepeda motor untuk kurangi kemacetan ini," kata Wakil Ketua BPKN Yusuf Shofie dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, baik sepeda motor maupun mobil pribadi sama-sama memberi sumbangan kemacetan di ibu kota.
"Seharusnya, kalau penyebabnya beragam, tentu tidak bisa dibebankan oleh satu sisi saja," katanya.
Yusuf menambahkan jika pembatasan sepeda motor dilakukan atas dasar tingginya angka kecelakaan lalu lintas, maka seharusnya ada pertimbangan lain dalam perumusan kebijakan itu.
Misalnya, jika sepeda motor menyumbang angka korban kecelakaan lalu lintas yang besar, perlu diteliti hal itu terjadi di daerah mana dan kapan terjadinya.
"Makanya harus dilihat lagi, kawasan mana saja penyumbang korban kecelakaan motor tinggi? Waktu saat mudik atau bukan? Itu yang nanti harus dicek lagi ke kepolisian," katanya.
Dari analisis berdasarkan data resmi kepolisian, Yusuf mengatakan barulah bisa diputuskan kebijakan yang adil bagi semua pihak.
"Kalau mau adil lagi, ya kosongkan saja jalanan itu. Isi hanya dengan angkutan umum. Itu kalau mau adil," ujarnya.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan kebijakan pembatasan sepeda motor di sepanjang Bundaran Hotel Indonesia (Jalan MH Thamrin) hingga Jalan Medan Merdeka Barat mulai diuji coba pada 17 Desember 2014.
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
