Insa tak keberatan 15 pelabuhan dikembangkan BUMN

Jakarta (ANTARA News) - Perhimpunan Pemilik Kapal Nasional Indonesia (Insa) mengaku tak keberatan 15 pelabuhan dikembangkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara asalkan kembali pada orientasinya, yakni pelayanan publik bukan berorientasi pada keuntungan (profit oriented).

"Kalau jadi profit oriented nanti mahal semua, jadinya pelabuhan komersil," kata Wakil Ketua Insa Lolok Sudjatmiko saat diskusi di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, jika menjadi pelabuhan komersil, maka tarif yang dikenakan di pelabuhan tersebut akan mengalami kenaikan.

"Sekarang saja, kita minta penurunan tarif secara terus menerus," katanya.

Ia mengemukakan, saat ini Pelindo dinilai komersil karena terlihat dari balik modal atau "break even point" yang sangat cepat tercapai.

"Misalnya investasi Rp10 triliun, bep-nya hanya dua tahun, kalau enggak komersil tidak mungkin secepat itu," katanya.

Lolok menampik jika pihaknya merasa tersaingi dengan perusahaan pelat merah, karena menurut dia sekarang ini era persaingan bebas.

"Sekarang eranya persaingan bebas, kalau pemerintah bisa membangun (pelabuhan) dengan cepat dan murah ya bagus," katanya.

Kementerian Perhubungan melimpahkan proyek 15 Pelabuhan ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan atau memiliki nilai komersial, bukan pelabuhan untuk kawasan terpencil.

Pelabuhan tersebut, di antaranya Pelabuhan Gunung Sitoli, Sumatera Utara, Pelabuhan Bagan Siapi-api, Riau yang diserahkan kepada Pelindo I, sementara itu pelabuhan yang diserahkan kelanjutan pengembangannya Pelindo II, di antaranya Pelabuhan Sintete, Kalimantan Barat, Pelabuhan Bima, Nusa Tenggara Timur, Pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat, Pelabuhan Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur, Pelabuhan Lorens Say, Maumere, Nusa Tenggara Timur dan Pelabuhan Ippi, Nusa Tenggara Timur.

Pelindo IV, di antaranya, Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Pantoloan, Sulawesi Tengah, Pelabuhan Makassar New Port, Sulawesi Selatan, Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon, Pelabuhan Jayapura, Papua dan Pelabuhan Sorong, Papua Barat.

Pengembangan pelabuhan tersebut menelan dana sebesar Rp492,571 miliar dan telah dianggarkan pada APBN 2015.

Pelimpahan tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas, mempercepat pemerataan infrastruktur transportasi, membuka keterisolasian dan meningkatkan infrastruktur kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar.