Politisi PD batal dilantik jadi Ketua DPR Papua Barat

Menteri Dalam Negeri belum mengeluarkan SK pelantikan politisi Partai Demokrat Robert Melianus Nauw sebagai Ketua DPR Papua Barat sebab yang bersangkutan tersangka kasus korupsi dan putusan kasasi belum dikeluarkan oleh Mahkamah Agung."

Manokwari (ANTARA News) - Politisi Partai Demokrat Robert Melianus Nauw batal dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat.

"Pembatalan pelantikan Robert Melianus Nauw sebagai ketua DPR Papua Barat karena belum ada surat keputusan (SK) pelantikan dari Menteri Dalam Negeri," kata Gubernur Papua Barat Abraham Atururi dalam sambutan pada acara pelantikan unsur pimpinan DPR Papua Barat di Manokwari, Selasa.

Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua Barat sudah mengusulkan pelantikan unsur pimpinan DPR Papua Barat Ketua Politisi Partai Demokrat Robert Melianus Nauw, Wakil Ketua Satu Jonatan Anes Jumame dari Partai Golkar, Wakil Ketua Dua Robert Manubui dari Partai PDIP dan Ramli Mansawan dari Nasden.

"Namun Menteri Dalam Negeri hanya mengeluarkan SK pelantikan terhadap Wakil Ketua Satu Jonatan Anes Jumame dari Partai Golkar, Wakil Ketua Dua Robert Manubui dari Partai PDIP dan Ramli Mansawan dari Nasden sementara ketua DPR Papua Barat Robert Melianus Nauw belum dikeluarkan SK pelantikan," katanya.

Ia mengatakan, wakil ketua satu, wakil ketua dua dan wakil ketua tiga sudah dilantik atau diambil sumpah dan janji jabatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua.

"Menteri Dalam Negeri belum mengeluarkan SK pelantikan politisi Partai Demokrat Robert Melianus Nauw sebagai Ketua DPR Papua Barat sebab yang bersangkutan tersangka kasus korupsi dan putusan kasasi belum dikeluarkan oleh Mahkamah Agung," ujarnya.

Dia lebih jauh mengatakan, sambil menunggu SK pelantikan politisi Partai Demokrat Robert Melianus Nauw sebagai ketua diharapkan kepada wakil ketua satu, wakil ketua dua dan wakil ketua tiga DPR Papua Barat yang sudah dilantik dapat menjalani tugas sebagai wakil rakyat.

"Kami berharap wakil ketua satu, wakil ketua dua dan wakil ketua tiga membahas dan menetapkan APBD 2015 Papua Barat pada Desember 2014," tambah dia.