Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan akibat adanya ketentuan perundangan yang tidak memperbolehkan birokrasi berpolitik praktis maka saat ini kepemimpinan daerah seperti gubernur dan bupati cenderung berasal dari luar Pegawai Negeri Sipil (PNS). Wapres mengatakah hal itu dalam dialog dengan peserta Kursus Reguler Angkatan XXXIX Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Istana Wapres Jakarta, Selasa. Menurut Wapres, pada masa Orde Baru unsur birokrasi (PNS) diperbolehkan berpartai sehingga kemudian menimbulkan protes karena dianggap berpihak. Sejak reformasi bergulir, unsur birokrasi akhirnya tidak boleh berpolitik guna menciptakan netralitas dan ketidakberpihakan. Akibatnya, kata Wapres, kepemimpinan cenderung berasal dari luar PNS atau birokrasi, karena di sisi lain pimpinan daerah seperti gubernur dan bupati, bahkan juga presiden, harus diusulkan oleh parpol. "Karena pilkada butuh figur dan biaya, maka kalangan pengusaha cenderung lebih banyak jadi pemimpin, bukan dari tentara atau PNS," kata Kalla. Wapres memberi contoh di Sumatera, dari sepuluh gubernur yang ada, tujuh di antaranya adalah pengusaha. "Ini cenderung akan lebih banyak lagi," katanya. Ia menambahkan, sulit dibayangkan jika 3,7 juta PNS terpecah-pecah dan terjun dalam 20 partai politik yang ada. Karena itu, unsur birokrasi memang sebaiknya berada dan tertata pada struktur karir yang bersifat netral, dan profesional. Di sisi lain, kata Kalla, karena persaingan yang terbuka dalam pilkada dan pilpres maka parpol harus berupaya keras memilih dan mencari kader terbaik agar dipilih rakyat.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
