Legislator: jangan hanya ungkap kerugian illegal fishing

Banjarmasin (ANTARA News) - Anggota Komisi IV DPR-RI Hermanto meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan jangan hanya mengungkap kerugian akibat illegal fishing atau pencurian ikan di laut Indonesia.

Permintaan anggota Komisi IV DPR-RI yang juga membidangi pertanian dalam pengertian luas (termasuk perikanan) itu dalam keterang pers, Jumat, berkaitan pernyataan Menteri Keluatan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti baru-baru ini.

Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendesak Menteri KP agar menjelaskan juga strategi yang akan dilakukan untuk mengubah kerugian menjadi keuntungan.

"Kalau dibilang kita rugi Rp300 triliun/tahun akibat pencurian ikan, maka jelaskan juga bagaimana kita bisa mengelola laut sehingga bangsa dan negara Indonesia bisa mendapatkan Rp300 triliun/tahun," ujarnya.

"Penjelasannya harus terukur, bisa dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dengan kemampuan yang ada saat ini," paparnya menanggapi pernyataan Menteri KP terkait kerugian akibat illegal fishing.

"Sebelum Menteri Susi, banyak pihak sudah mengungkap kerugian Indonesia akibat illegal fishing. Jadi kalau sekadar mengungkap, apa bedanya dengan orang-orang terdahulu," ujar lulusan program doktor Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.

Menurut dia, kebijakan moratorium izin kapal besar, penangkapan dan penenggelaman kapal pencuri ikan merupakan langkah awal menuju pengelolaan laut yang bisa mendatangkan keuntungan tersebut.

"Langkah tersebut harus terus dipertahankan. Pastikan, ke depan tidak ada kapal pencuri ikan beroperasi di laut Indonesia," lanjut wakil rakyat yang juga menyandang gelar sarjana ekonomi itu.

Langkah tersebut, lanjutnya, harus juga disertai upaya pemerintah mendorong nelayan Indonesia agar meningkatkan produktifitas hasil tangkap ikan dengan cara menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan dan teknologi alat tangkap yang memadai.

"Tidak kalah pentingnya adalah memotivasi dan memberi kemudahan kepada para pengusaha agar mau terjun di bisnis kelautan dan perikanan," sarannya.

"Bagaimanapun, untuk bisa menggali potensi pendapatan Rp300 triliun per tahun tidak bisa hanya mengandalkan nelayan yang penuh keterbatasan," demikian Hermanto.