Bandarlampung (ANTARA News) - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Munawar Soleh, menyatakan, pihaknya akan mengontrol tindaklanjut komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dan jajaran pemerintah kabupaten/kota di seluruh Lampung dalam menangani nasib para guru bantu di daerahnya. "Sudah kita dengar sendiri, Pak Gubernur telah menyatakan kesiapan untuk membantu para guru bantu di Lampung ini, mudah-mudahan komitmen itu dapat dijalankan dan didengar seluruh jajarannya termasuk di daerah-daerah," kata Munawar Soleh kepada ribuan guru bantu se-Lampung, di Bandarlampung, Selasa. Menurut Munawar, seharusnya kebijakan daerah dalam menangani guru bantu mengacu pada komitmen politik dan kebijakan nasional yang harus dijalankan bersama-sama di daerah masing-masing. "Kami juga sudah bicara dengan Depdagri melalui Sekjen, Pak Progo Nurjaman agar daerah-daerah yang masih belum menjalankan kebijakan pemerintah terkait nasib guru bantu itu, dapat segera dilaporkan dan disampaikan kepada Depdagri," kata Munawar. Dia mensinyalir, berdasarkan informasi dan pengaduan kepada dirinya maupun Komisi X serta melalui Forum guru bantu (FKGBI) di daerah-daerah masih terdapat kebijakan yang tidak sinkron dan distorsi (menyimpang) terutama dijalankan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). "Catat saja, kalau masih ada BKD dan pemda di Lampung ini yang kebijakan menangani para guru bantu masih menimbulkan masalah," katanya. Berdasarkan pengecekan ke sejumlah kabupaten dan kota, menurut Munawar, umumnya BKD dan pemda yang ada telah memberikan dukungan bagi nasib para guru bantu itu. Namun dia menyebutkan, di Lampung masih ada guru bantu yang datang ke Jakarta dan mengadukan ulah pejabat BKD setempat yang menyatakan para guru bantu di Lampung tidak akan pernah diangkat menjadi PNS sampai kapanpun. "Bagaimana bisa pejabat BKD di daerah berkata seperti itu, padahal secara nasional pemerintah pusat melalui Mendiknas, Menpan, Mendagri dan pejabat terkait dengan dukungan DPR-RI telah menyatakan komitmen untuk menyelesaikan masalah pengangkatan guru bantu di seluruh Indonesia pada 2007 nanti," kata Munawar. Menurut dia, pemerintah telah berkomitmen mengangkat sebanyak 210.000 orang guru bantu di seluruh Indonesia, seluruhnya dapat diangkat menjadi PNS di daerah masing-masing yang proses pengangkatannya dimulai tahun 2006 dan diharapkan telah selesai pada tahun 2007.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
