Ribuan buruh Lebak "kepung" gedung DPRD

Lebak (ANTARA News) - Ribuan buruh dari berbagai perusahaaan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, "mengepung" gedung DPRD yang dijaga ketat petugas kepolisian.

"Kami prihatin melihat UMK (Upah Minimum Kabupaten) di Kabupaten Lebak dinilai cukup rendah dengan menerima uang sebesar Rp1,7 juta/bulan," kata Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Banten Agus Jaya dalam orasinya di Gedung DPRD Kabupaten Lebak di Lebak, Kamis.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Lebak harus berani menaikkan UMK para buruh guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Lebak perlu meluncurkan program kesejahteraan sehingga para pekerja harus menerima UMK yang layak.

Ia mengatakan UMK sebesar Rp1,7 juta tidak mencukupi untuk biaya hidup bagi pasangan keluarga dengan memiliki dua anak.

Saat ini, katanya, kebutuhan bahan pokok melonjak pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsdi.

"Kami berharap UMK Lebak menjadi Rp2,7 juta/bulan atau setara dengan Kabupaten Tangerang, karena saat ini berbagai kebutuhan sandang dan pangan terjadi kenaikan," katanya.

Mustopa, perwakilan Serikat Pekerja Logam Elektronika dan Mesin (SPLEM) Banten dalam orasinya mengatakan para buruh mendesak pemerintah daerah segera memperjuangkan nasib gaji buruh yang dinilai rendah.

Pemerintah daerah menetapkan UMK sebesar Rp1,7 juta/bulan sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan biaya hidup.

Apalagi, mereka para pekerja yang memiliki angsuran kendaraan dan sewa rumah.

Ia menyebut nasib buruh semakin terpuruk sehingga pihaknya meminta anggota DPRD setempat bisa menampung aspirasi para pekerja itu.

"Kami datang ke sini hanya berharap pemerintah daerah bisa memenuhi permintaan buruh untuk menaikkan UMK sehingga layak untuk kehidupan ekonomi keluarga," katanya.

Solahudin, seorang pengunjuk rasa dari perusahaan PT Sayap Mas Utama Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak mengaku saat ini menerima UMK sebesar Rp1,4 juta/bulan sehingga tidak mencukupi biaya hidup keluarga.

"Kami minta Bupati Lebak menaikkan UMK 2015 menjadi Rp2,7 juta atau setara dengan daerah lain di Provinsi Banten," katanya.

Aksi massa itu, selain menuntut kenaikan UMK, juga menurunkan harga BBM, dan menghapuskan sistem alih daya.

Komandan pengamanan lapangan Kepolisian Resor Lebak Iptu Berlin mengatakan aksi massa buruh tersebut berjalan lancar, tertib, dan kondusif. Mereka melakukan orasi terkait dengan permintaan kenaikkan UMK.

Ribuan buruh sejak pagi memadati gedung DPRD Lebak untuk meminta para wakil rakyat bisa memperjuangkan aspirasi mereka.

"Kami mengerahkan sekitar 50 personel untuk pengamanan para buruh yang melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD," katanya.