Jakarta (ANTARA News) - Kalangan Anggota Komisi I DPR RI mendesak Uni Eropa melalui delegasi parlemennya yang dipimpin Hartmut Nassauer, agar segera mencabut penetapan "travel warning" bagi warganya yang berwisata ke Indonesia. "Kalau itu tidak dilakukan, berarti ada sikap yang mendua. Sebab di satu sisi memberi dukungan bagi kita untuk membangun kembali infrastruktur akibat natural dissaster (bencana alam) bertubi-tubi, maupun proses pemulihan situasi pasca teror bom (man maid dissaster) di Bali. Tetapi, di pihak lain, dibikin `travel warning` segala. Ini kebijakan tidak paralel," kata Ketua Komisi I DPR RI, Theo L Sambuaga di Jakarta, Senin. Kepada delegasi Parlemen Uni Eropa beranggotakan delapan orang dari Jerman, Belgia, Belanda, Slovenia, Luxemburg, dan Inggris itu, Theo Sambuaga menjelaskan langkah-langkah pemulihan dunia pariwisata pasca aksi teroris di Bali. Begitu juga tentang upaya pembangunan kembali wilayah Nangroe Aceh Darussalam (NAD) pasca Tsunami, termasuk proses Pilkada. Menanggapi penjelasan itu, Hartmut Nassauer menyatakan, pihaknya segera menindaklanjuti semuanya dalam sidang-sidang parlemen mereka, sekembalinya dari kunjungan kerja ke Indonesia. Agenda lain yang mendapat perhatian para anggota Parlemen Uni Eropa itu, menyangkut peluang-peluang hubungan perdagangan dan ekonomi, juga kultural. Secara khusus, Hartmut Nassauer yang juga politisi senior Jerman dan membidangi Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs di Parlemen Uni Eropa, memberi apresiasi atas hasil-hasil di Aceh. Uni Eropa terkesan amat berkepentingan dengan proses pemulihan infrastruktur maupun penyelesaian damai hingga Pilkada di wilayah paling Barat Indonesia itu. "Di sana yang terjadi bukan saja penyelesaian damai secara formal, tetapi dari hati ke hati, dan makin kentara tekad untuk membangun Aceh baru dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelas Theo Sambuaga kepada delegasi parlemen dari Eropa itu. Usai menerima delegasi Parlemen Uni Eropa, Theo Sambuaga yang didampingi beberapa Anggota Komisi I DPR RI, di antaranya Yuddi Chrisnandi (Fraksi Partai Golkar), Andi Ghalib (Fraksi PPP), Markus Silano (Fraksi Partai Demokrat) dan Suripto (Fraksi PKS), menerima delegasi bisnis Bulgaria. Didampingi Dubes Bulgaria untuk RI, Boyko Mirchev, delegasi dari Eropa yang dipimpin General Director of Arsenal, Nikolay Ibushev menawarkan persentaaan militer negaranya. Para Anggota Komisi I DPR RI terkesan tertarik dengan peralatan militer yang ditawarkan, untuk meningkatkan kapasitas persenjataan TNI. Namun, pihak parlemen Indonesia menekankan tentang anggaran militer RI yang terbatas, sehingga setiap proses transaksi persenjataan harus dengan fasilitas khusus, harga bersaing, kualitas terjamin, terutama suku cadangnya. Selain dua agenda pertemuan itu, Komisi I DPR RI juga pada pagi harinya menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Komunikasi dan Infomrasi (Menkominfo) tentang KMIP.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
