Wapres: kebijakan pemerintah jangan dilihat jangka pendek

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, manfaat dari beragam kebijakan yang dicanangkan pemerintahan saat ini jangan dilihat efek jangka pendeknya tetapi harus dilihat hingga dampak jangka panjang.

"Jangan lihat jangka pendek," kata Jusuf Kalla saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Senin.

Menurut JK, kebijakan pemerintahan saat ini adalah seperti "minum obat" yang awalnya berasa pahit tetapi selanjutnya akan memiliki manfaat yang berjangka panjang.

Wapres juga mengingatkan bahwa Indonesia sebenarnya pada masa lalu memiliki kesempatan untuk maju, tetapi masih kerap terjadi praktek eksploitasi yang hanya berjangka pendek.

Ia mencontohkan sekitar tahun 70-an, pengusaha yang hebat rata-rata bergerak di bidang kayu dan memiliki HPH (Hak Pengusahaan Hutan).

Namun, hal tersebut ternyata berdampak kepada banyak pohon yang ditebang pengusaha sehingga banyak kawasan yang banjir hingga kini.

Begitu juga, ujar dia, dengan yang terjadi pada masa saat ini yang dapat dikatakan sebagai era kejayaan bagi pengusaha tambang.

"Apa yang terjadi, lingkungan kita habis.. Untuk itu, ke depannya harus dengan proses dan tidak bisa hanya ekstraktif," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto menginginkan berbagai pihak agar jangan sampai skeptis terhadap target pertumbuhan perekonomian tujuh persen yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo - Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Dunia usaha tidak perlu bersikap skeptis terhadap angka proyeksi pertumbuhan tujuh persen, tax ratio lebih dari 16 persen, serta angka-angka pembangunan infrastruktur yang ditargetkan oleh pemerintah selama tahun 2014-2019," kata Ketum Kadin .

Menurut Suryo, dunia usaha memiliki perspektif tersendiri dalam memahami permasalahan ekonomi, baik sebagai sarana untuk menciptakan kemakmuran maupun sebagai instrumen pertumbuhan.

Keunggulan posisi dunia usaha sebagai pelaku ekonomi itu, ujar dia, harus disumbangkan kepada pemerintah untuk kepentingan nasional.