Pendeta Socrates: kekerasan harus segera dihentikan

Sekarang ini harus hentikan kekerasan atas nama apapun, tak lama lagi Natal akan tiba."

Jayapura (ANTARA News) - Ketua umum badan pelayan pusat Persatuan Gereja-gereja Baptis Papua (PGBP) Pdt Socrates Sofyan Yoman menyerukan agar berbagai kekerasan (penembakkan) di daerah itu segera dihentikan dan semua umat harus bersatu menyiapkan diri untuk menyambut perayaan Natal 2014.

"Sekarang ini harus hentikan kekerasan atas nama apapun, tak lama lagi Natal akan tiba," kata Pdt Socrates di Kota Jayapura, Papua, Minggu.

Menurutnya kekerasan (penembakkan) yang terjadi di tanah Papua selalu berulang-ulang dengan korban adalah aparat TNI dan Polri, sehingga hal itu seharusnya menjadi perhatian bagi para petinggi TNI-Polri di daerah maupun dipusat agar bisa menginstropeksi diri secara internal mengapa bisa demikian.

Apa lagi, kekerasan itu terjadi secara bergantian di sejumlah daerah pemekaran di pegunungan tengah Papua dan terakhir dikabarkan dua anggota Brimob Detasmen A Polda Papua tewas dibunuh oleh kelompok yang biasa disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata.

"Jadi, saya tidak percaya. Sebagai pemimpin gereja dan orang asli Papua dan sebagai orang yang sudah sekolah serta berilmu, saya tidak percaya 100 persen bahwa itu dilakukan oleh Organiasi Papua Merdeka (OPM) atau KKB," katanya.

Aparat keamanan TNI-Polri seharusnya bisa menganalisai, mengamati dan menyikapi mengapa hal itu bisa sering terjadi, apakah dengan kekerasan yang dilakukan itu punya motif ekonomi atau lainnya.

Karena dengan kekerasan berbagai percepatan pembangunan diberbagai bidang sendi kehidupan mulai dari sisi ekonomi, pendidikan dan kesehatan dipastikan akan terhambat. "Ini saya pertanyakan, siapa yang mempersenjatai mereka (OPM atau KKB)? Dan amunisinya dari mana? senjata dari mana? Kalau bilang perampasan, saya tidak percaya," katanya.

Ia menyambung,"Jadi, pada prinsipnya saya tidak setuju dengan pembunuhan, dengan alasan apapun, termasuk dengan atas nama integritas NKRI, tidak boleh. Itu tidak boleh dan tidak dibenarkan, jadi saya harap itu, coba didalam institusi aparat keamanan TNI-Polri intropeksi diri, jangan hanya saja menuduh OPM/KKB, tidak boleh itu, tidak benar," katanya.

Socrates yang terkenal vokal untuk menyuarakan keadilan rakyat Papua lewat sejumlah tulisannya yang telah dibukukan sebanyak 13 buah itu mengaku selalu mengamati, menganalisa dan mengumpulkan sejumlah data-data kekerasan yang kerap kali terjadi di provinsi paling timur Indonesai itu. "Ini ada disini, semua ada (data kekerasan), ini pengalaman yang saya ikuti," katanya.

Mengenai denda adat sebanyak Rp4 miliar yang disampaikan oleh Bupati Puncak Willem Wandik kepada KKB yang telah membunuh dua anggota Brimob sewaktu membantu masyarakat mengangkat kursi untuk perayaan Natal setempat, Socrates beranggapan bahwa hal itu akan diikuti dengan dana pengamanan bagi aparat keamanan.

"Para pelaku ini didenda per kepala Rp2 miliar oleh adik Bupati Willem Wandik. Pasti dana pengamanan juga akan keluar lebih dari itu, toh, termasuk droping pasukan kesana, dana untuk akomodasi. Jadi bisa lebih dari itu," katanya.

Socrates menyangsikan jika penembakkan itu bisa segera terungkap jika aparat keamanan tidak bekerja ekstra keras untuk menangkap para pelaku/KKB. Karena para pelaku/KKB sepertinya selalu bisa melakukan kekerasan disejumlah tempat di Papua.

"Jangan sampai ini ada pembiaran. Para pelaku ini peliharaan, atau OPM piaraan. Jadi aparat keamanan TNI-Polri harus intropeksi internal, jika tidak mereka (OPM/KKB) benar peliharaan. Karena jika benar itu pelaku OPM murni, maka perjuangan mereka murni damai, bisa lewat dialog," katanya.