Gubernur Kaltara : bangun sistem pencegahan korupsi

Sistem penyusunan anggaran, sistem pelayanan perizinan hingga sistem rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS), bila dikelola dengan baik, akan menjadi langkah awal pencegahan dan pemberantasan korupsi,"

Tanjung Selor (ANTARA News) - Penjabat Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, di Tarakan, Minggu, mengatakan pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan membangun sistem yang baik.

"Sistem penyusunan anggaran, sistem pelayanan perizinan hingga sistem rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS), bila dikelola dengan baik, akan menjadi langkah awal pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Irianto, saat memberikan sambutan sebelum melepas peserta jalan santai memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wali kota Tarakan Sofian Raga, Wakil Wali kota Tarakan Khaeruddin Arief, Sekprov Kaltara H Badrun beserta jajaran Pemprov Kaltara dan Pemkot Tarakan.

Irianto menilai, keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya makin banyaknya pelaku korupsi yang ditindak dan ditangkap.

"Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah program pencegahan dimana para pihak yang berniat melakukan korupsi merasa takut dan mempunyai kesadaran sendiri untuk mengurungkan niatnya tersebut," tegasnya.

Pemprov Kaltara dalam penerapan prinsip Good Governance, sebagai langkah konkret pencegahan korupsi, telah menerapkan serta menjalankan berbagai kebijakan yang pro antikorupsi.

Langkah konkret itu diantaranya, rekrutmen terbuka bagi PNS yang akan mengisi 12 jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Kaltara, seleksi CPNS dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

"Dalam momentum Hari Anti Korupsi Sedunia ini, mari kita luruskan niat untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat, dengan inovasi dan berkreasi membuat pola pelayanan baru dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku," kata Irianto.

Setiap tanggal 9 Desember masyarakat di dunia, termasuk Indonesia memperingati Hari Antikorupsi.

Momentum HAKI tidak hanya bersifat seremonial tetapi bagaimana pelibatan masyarakat secara luas menghasilkan dampak pada penyadaran isu antikorupsi. Semangat gerakan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Antikorupsi Internasional (HAKI).

Diperlukan dukungan dari banyak pihak untuk melawan praktik korupsi. Inisiatif untuk melakukan kampanye bersama menjadi bagian dari sebuah rangkaian gerakan antikorupsi.

"Dampak positif bagi pembangunan jika pencegahan dan pemberantasan korupsi berhasil, maka tujuan pembangunan akan cepat diwujudkan, serta pemerintahan dapat lebih berwibawa dan bermartabat," ujarnya.