Legislator: perlu integrasi pusat-daerah penerapan PPE lingkungan

Disinilah perlunya integrasi pusat dan daerah, percepatan lahan alih fungsi terjadi deforestasi, penghilangan fungsi hutan. Yang perlu dilakukan adalah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi atau yang dikenal dengan KIS,"

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi mengatakan perlu integrasi antara pusat dan daerah dalam peran Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Lingkungan yang diserahkan kepada daerah.

"Disinilah perlunya integrasi pusat dan daerah, percepatan lahan alih fungsi terjadi deforestasi, penghilangan fungsi hutan. Yang perlu dilakukan adalah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi atau yang dikenal dengan KIS," kata Viva Yoga di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan bahwa peran PPE diperlukan, namun tetap menjalin koordinasi dengan pusat. Sebab selama ini banyak kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang dapat merusak lingkungan sekitarnya.

"Ketika kebijakan Pemda seringkali tidak terkonfirmasi ke pusat, sehingga yang ada akan merusak lingkungan dan ekosistem yang ada. Sebab banyak lahan produktif yang berubah jadi lahan industri, sehingga limbahnya merusak lahan-lahan produktif lainnya," ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

Ia juga mengkritik lambannya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menyusun program dan struktur kerja. Viva juga menjelaskan bahwa penggabungan dua kementerian tersebut merupakan hak prerogatif presiden. Namun jangan ada yang diabaikan dari dua kementerian tersebut nantinya.

"Penggabungan ini jangan sampai menghilangkan tugas pokok dan dasar dari unsur-unsur di kementerian keduanya, karena sampai saat ini struktur kementerian belum selesai," jelasnya.

Via juga meminta Kementerian Lingkungan dan Kehutanan RI agar memprioritaskan peran Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Lingkungan, karena pengelolaannya yang diserahkan kepada daerah itu bagian dari program otonomi daerah.

"Dalam otonomi daerah, yakni ada dekonsentrasi. Jadi kalau dulu sentralistik, saat ini tidak semuanya harus pusat, bahkan soal perizinan misalnya juga tidak perlu ada izin pusat, cukup daerah," kata.