Jika tidak ada gedung pemerintah yang bisa memuat jumlah peserta rapat, alternatifnya tentu di gedung milik swasta seperti hotel"Padang (ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan harus ada penjelasan yang logis jika PNS tetap rapat di hotel.
"Saya dapat laporan, kemarin Pemprov Sumbar menggelar rapat koordinasi kepala daerah di salah satu hotel di Padang, saya langsung klarifikasi hal tersebut dan Gubernur Irwan Prayitno telah menjelaskan alasannya," kata dia di Padang, Sabtu.
Menurut Yuddy, larangan PNS rapat di hotel tidaklah kaku dan ada pengecualian seperti terjadi di Sumatera Barat.
"Jika tidak ada gedung pemerintah yang bisa memuat jumlah peserta rapat, alternatifnya tentu di gedung milik swasta seperti hotel," kata dia.
Dia mengatakan, secara umum ketentuan ini telah dilaksanakan oleh sebagian besar PNS di semua lembaga. "Kita apresiasi hal itu," kata dia.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sumatera Barat di salah satu hotel di Padang, meskipun ada larangan rapat di hotel seperti tercantum dalam surat edaran MenPANRB.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno berkilah mereka tidak melanggar isi surat edaran MenPANRB karena gedung milik pemerintah tidak ada yang bisa menampung peserta rapat yang berjumlah sekitar 350 orang.
"Gedung terbesar milik kita adalah auditorium gubernuran, tempat kita biasa melakukan kegiatan. Tetapi gedung itu hanya bisa menampung sekitar 200 orang sehingga tidak bisa digunakan," kata dia sembari menegaskan bahwa pihaknya tetap efisien.
Pewarta: Hamriadi
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2014
