Jakarta (ANTARA News) - Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Benny Pasaribu mengatakan, pemerintah sebaiknya menunda kenaikan harga pupuk urea per Januari 2007 sampai konsep Bantuan Langsung Petani (BLP) siap dilaksanakan. Benny di Jakarta, Senin, mengatakan, sampai saat ini data petani yang berhak mendapatkan Bantuan Langsung Petani (BLP) sebagai kompensasi kenaikan harga pupuk, masih belum jelas. "Ditakutkan nantinya harga pupuk sudah terlanjur naik, tetapi siapa saja yang berhak mendapatkannya belum jelas," katanya. Ia mengatakan, pemerintah tidak bisa menggunakan data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai dasar penerimaan BLP. "Pemerintah harus segera memperbaruinya, database petani yang berhak mendapat BLP belum ada. Lagipula BLT dan BLP jelas berbeda, pemerintah harus bisa membedakannya," katanya. Selain itu, ia juga mengatakan database penerima BLP tersebut harus dilengkapai nama, alamat dan keterangan kepemilikan tanah dengan jelas atau bukti petani tersebut telah bertanam. "Harus bisa dibuktikan kalau dia sedang menanam sehingga bantuan tersebut diberikan kepada petani yang `tepat`," katanya. Harga pupuk urea yang direncanakan naik dari Rp1.200 menjadi Rp1.800, kata Benny tidak menjadi persoalan bagi petani asalkan dana subsidi pembelian pupuk dalam bentuk BLP dibagikan dengan adil dan lancar. Namun ia menyayangkan keputusan Menteri Pertanian menaikkan harga pupuk tiba-tiba. "Mengapa Mentan tidak melibatkan HKTI dalam mengambil keputusan ini. Sampai saat ini belum ada pembicaraan yang melibatkan HKTI," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
