Medan (ANTARA News) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara mengakui pembebasan lahan untuk keperluan jalan tol Trans-Sumatera di daerah itu seperti ruas Medan-Bandarakualanamu-Tebingtinggi belum tuntas atau masih 80 persen.

Kepala Bappeda Sumut Arsyad Lubis di Medan, Jumat, mengatakan untuk Jalan Medan-Bandara Kualanamu-Tebingtinggi misalnya hingga Agustus 2014 yang sudah berhasil dibebaskan masih seluas 80,19 persen atau 358,46 hektare dari total luas lahan yang dibutuhkan 445,43 hektare.

"Pemerintah terus berupaya menuntaskan pembebasan lahan agar pembangunan jalan tol tidak terkendala,"katanya.

Dia menjelaskan, lahan yang belum bebas untuk ruas Medan-Bandarakualanamu-Tebingtinggi itu masing-masing terdapat pada lahan masyarakat di Kabupaten Deliserdang seluas 107,59 hektare atau 71,96 persen dari total luasan yang dibutuhkan 149,51 hektare dan di Kabupaten Serdangbedagai seluas 33,44 hektare atau 42,56 persen dari kebutuhan 78,56 hektare.

Hingga kini, ujar Arsyad, Direktorat Bina Program Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sedang melaksanakan studi kelayakan jalan Tol Trans Sumatera ruas Tebing Tinggi --Dumai sepanjang 350 kilometer.

Studi tersebut dilaksanakan oleh Tim Korea International Cooperation Agency (KOICA).

Dia menegaskan, daerah yang dilalui jalan Tol Trans Sumatera ruas Tebing Tinggi--Dumai adalah Kabupaten Serdangbedagai, Tebingtinggi, Simalungun, Batubara, Asahan, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Adapun untuk Tol Medan-Binjai, ujar dia, sedang dalam progress di lapangan seperti pengukuran ROW, inventarisasi, penyiapan peta bidang oleh BPN dan sudah melakukan pengumuman.

Jalan Tol Medan-Binjai sepanjang 16 kilometer yang merupakan bagian dari jalan Tol Trans Sumatera juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemacatan lalu lintas Medan-Binjai.

"Jalan Tol Medan-Binjai yang berbiaya Rp 1,6 triliun itu rencananya selesai tiga tahun. Jalan Tol Medan-Binjai yang termasuk di dalam MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) tetap berjalan,"katanya.

Wakil Ketua Kadin Sumut bidang transportasi, Khairul Mahalli sebelumnya meminta agar Pemprov Sumut dan anggota legislatif daerah itu memperjuangkan kelanjutan pembangunan jalan Tol Medan-Binjai itu yang pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah dilakukan peletakan batu pertama.

Permintaan itu mengacu pada adanya sinyal dari Kementerian BUMN yang tidak lagi menjadikan proyek Tol Medan-Binjai itu sebagai program priortas Tol Trans Sumatera dan dialihkan ke daerah lain dengan berbagai alasan.

Pewarta: Evalisa Siregar
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014