Indonesia memerlukan revolusi kebijakan pertanian

Jakarta (ANTARA News) - Kebijakan petani dan pertanian Indonesia tidak cukup hanya melakukan revisi atas kebijakan yang telah ada, tetapi yang paling penting justru melakukan revolusi kebijakan, agar kondisi pertanian semakin sejahtera.

Ketua Dewan Pakar Himpunan Alumni (HA) Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Asmono mengatakan hal itu dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis, mengatakan, beberapa persoalan bangsa antara lain semakin sulit dan mahalnya usaha untuk pemenuhan kebutuhan pangan, energi dan air serta untuk mengatasi dan memulihkan kerusakan lingkungan.

Selain itu, masih tingginya ketergantungan impor pangan, masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan antar golongan masyarakat dan antar wilayah, jumlah petani dan buruh tani yang semakin berkurang, dan masih tingginya hutang luar negeri Indonesia.

Menurut Dwi Asmono, konsekuensi dari persoalan-persoalan itu justru menguras devisa negara untuk membayar hutang luar negeri yang semakin besar dan membayar impor pangan dan barang modal lainnya yang semakin besar, menyebabkan krisis air dan kerusakan lingkungan yang semakin sulit diatasi.

Oleh karena itu, Dewan Pakar DPP HA IPB yang selama beberapa waktu telah melakukan kajian dan penelitian terkait seluruh persoalan pertanian di Indonesia, berkesimpulan bahwa, hanya revolusi pembangunan pertanian yang bisa menyelamatkan Republik ini.

Atas dasar itu, Dewan Pakar DPP HA IPB telah membuat cetak biru revolusi pembangunan pertanian Indonesia yang dinamakan "Indonesia Agri-Incorporated". Cetak biru ini memuat enam konsep, desain dan strategi revolusi pembangunan pertanian Indonesia untuk 30 tahun ke depan.

Revolusi Pembangunan Pertanian yang disusun oleh Dewan Pakar DPP HA IPB mencakup revolusi 6 (enam) aspek penting dan utama pembangunan pertanian, yakni: (1) revolusi pengembangan kelembagaan pertanian, (2) revolusi pengembangan kepemimpinan dan SDM pertanian, (3) revolusi pengembangan inovasi dan teknologi pertanian, (4) revolusi pengembangan komoditas pertanian, (5) revolusi pengembangan infrastruktur pertanian, dan (6) revolusi pengembangan kebijakan pertanian.

Selanjutnya, DPP HA IPB bersama Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian IPB akan menyelenggarakan workshop untuk membahas hasil kajian dan penelitian pembanguan ekonomi Indonesia pada tanggal 8 Desember 2014 di IICC, Bogor, Jabar dengan melibatkan seleuruh pemangku kepentingan di Indonesia. Menko Perekonomian Sofyan Djalil dijadwalkan akan membuka acara ini.