Jabatan Kepala Bandara akan dilelang

Setelah badan usaha bandara terbentuk, nantinya siapa kepala bandara akan ditentukan dengan sistem lelang

Batam (ANTARA News) - Badan Pengusahaan (BP) Batam mengungkapkan jabatan Kepala Bandara Internasional Hang Nadim Batam akan ditentukan dengan cara lelang setelah badan usaha bandara itu terbentuk.

"Setelah badan usaha bandara terbentuk, nantinya siapa kepala bandara akan ditentukan dengan sistem lelang," kata Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Humas BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho, di Batam, Kamis.

Ia menjelaskan dalam satu sahun setelah Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada pertengahan 2014 menandatangai penyerahan pengelolaan Bandara Internasional Hang Nadim ke BP Batam, maka Badan Usaha Bandar Udara akan terbentuk.

Pada pertengahan Agustus 2014, kata dia, Presiden sudah menandatangani dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Pengukuhan BP Batam sebagai pengelola Bandara Internasional Hang Nadim.

Hal tersebut telah menampung materi inti dari keinginan BP Batam untuk mengelola sendiri bandara yang merupakan aset lembaga tersebut.

"Selanjutnya Kepala BP Batam akan menyiapkan semacam peraturan untuk pembentukan badan usaha khusus seperti layaknya PT Angkasa Pura untuk menangani Hang Nadim," kata dia.

Ia mengatakan selama proses tersebut juga akan ada perhitungan aset ulang di Bandara Internasional Hang Nadim Batam baik milik BP Batam atau Kementerian Perhubungan.

"Saat ini semua dalam persiapan. Kami berharap nantinya lembaga yang dibentuk mampu mengelola bandara dengan baik dan memberikan pendapatan bagi BP Batam," kata Djoko.

Sebelumnya Kepala BP Batam, Mustofa Widjaja mengatakan penerbitan PP tersebut bermakna perubahan besar bagi BP Batam karena di dalamnya menegaskan landasan hukum yang selama ini masih mengandalkan Keppres sebagai dasar kerja sama.

Ia mengatakan rencana mengelola sendiri yang diajukan melalui RPP pengelolaan bandara dan pelabuhan laut disampaikan BP Batam kepada Menko Perekonomian Chairul Tanjung awal Juni 2014 lalu di Batam.

Mustofa juga berharap pemerintah yang baru juga mengeluarkan PP tentang pengelolaan pelabuhan oleh BP Batam sehingga akan mudah untuk mengembangkannya.

(KR-LNO)