Menteri Luar Negeri Didier Reynders berbicara dalam satu pertemuan menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels, Belgia.
"Belgia telah lama mendukung pengakuan bagi Negara Palestina," kata Reynders kepada wartawan yang menghadiri pertemuan di Markas Dewan Eropa.
Ia menyatakan pemerintah saat ini memiliki mayoritas yang diperlukan untuk bisa menggolkan topik tersebut sebagai pembahasan di parlemen, demikian laporan Xinhua, Kamis pagi. "Apa yang kami miliki sekarang ialah bekerja dalam mayoritas untuk mempersiapkan perdebatan yang harus berlangsung di parlemen guna mengkonfirmasi masalah itu," katanya.
Untuk sampai tahap pengakuan resmi Palestina, upaya tersebut harus memperoleh mayoritas suara di Parlemen Belgia.
Pada Selasa malam (2/12), Parlemen pimpinan kubu Sosialis di Prancis telah mensahkan pemungutan suara simbolis untuk mengakui Negara Palestina, meskipun ada keberatan dari Israel.
Pemungutan suara di Parlemen Prancis disahkan dengan 339 suara mendukung dan 151 suara menentang. Banyak pengamat mengatakan lebih dari dua-pertiga anggota Parlemen Prancis mendukung mosi itu.
Pada November, Parlemen Inggris dan Spanyol juga melakukan pemungutan suara untuk mendukung pengakuan atas berdirinya Negara Palestina. Parlemen dan Pemerintah Swedia juga mengakui berdirinya Negara Palestina.
Satu rancangan resolusi untuk memulai kembali perundingan mengenai penyelesaian akhir konflik Israel-Palestina diperkirakan disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB pertengahan Desember, kata utusan Palestina untuk PBB, Senin (1/12).
Wakil Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan naskah yang disusun Prancis itu diperkirakan menetapkan satu rencana perudingan mengenai perjanjian perdamaian akhir dan kemungkinan batas waktu kedua bagi Negara Palestina.
Prakarsa Eropa yang dipimpin Prancis itu dijadwalkan dibicarakan di Brussels, Belgia, Selasa, ketika Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry berunding dengan para menteri Eropa dalam satu pertemuan NATO.
Palestina, yang didukung Liga Arab, mengedarkan satu rancangan resolusi pada akhir September --yang menyerukan diakhirnya pendudukan Israel pada November 2016.
Resolusi baru itu akan membuka jalan bagi konferensi internasional yang dianggap banyak pihak sebagai usaha terakhir bagi perjanjian perdamaian Israel-Palestina, dengan keterlibatan semua negara penting internasional.
Tetapi rancangan itu mendapat penentangan dari AS dan para anggota lain Dewan Keamanan, yang membuka jalan bagi Eropa untuk berusaha mengajukan satu rancangan alternatif.
Sikap AS, yang berulang-kali memveto resolusi PBB atas desakan Israel, akan penting dalam memutuskan apakah dalam rancangan resolusi terbaru di PBB itu AS mengubah sikapnya.
Washington, Selasa, kembali menegaskan sikap "jelasnya" bahwa rakyat Palestina hanya akan dapat mewujudkan impian mereka memiliki negara melalui pembicaraan langsung dengan Israel.
Pernyataan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah pemungutan suara "kontroversial" oleh parlemen Prancis.
(Uu.C003)
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2014
