Inggris akan izinkan Irlandia Utara atur pajak penghasilannya sendiri

London (ANTARA News) - Inggris akan mengizinkan Irlandia Utara untuk mengatur sendiri nilai pajak penghasilannya dalam upaya untuk membantu Perdana Menteri David Cameroon mempertahankan kekuasaannya setelah pemilihan umum nasional yang digelar Mei 2015, menurut Financial Times (FT), Selasa.

Irlandia Utara menghasilkan nilai pajak penghasilan sekitar 21 persen untuk Inggris, lebih tinggi daripada wilayah lainnya dengan rata-rata 12.5 persen. Hal itu juga mendorong Inggris menjadi salah satu penerima terbesar investasi langsung dari Amerika Serikat, lapor Reuters.

Menurut FT, dalam laporan anggaran setengah tahunan, pada Rabu (26/11), Menteri Keuangan Inggris George Osborne akan mendukung pengalihan pajak penghasilan pada setiap provinsi meskipun langkah tersebut tidak akan memberikan efek hingga pemilu nasional Mei tahun depan berakhir.

Irlandia Utara telah mempengaruhi London untuk mengizinkan mereka melakukan pemotongan pajak penghasilan demi bersaing dengan Dublin dan berbagai langkah lainnya untuk menyenangkan Partai Serikat Demokrat atau Democratic Unionist Party (DUP), yang mengarahkan pemerintah untuk melimpahkan kekuasaannya pada provinsi tersebut.

Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa Partai Konservatif PM David Cameroon nyaris tertinggal di belakang pihak oposisi (Partai Pekerja), sehingga membuat Partai Serikat Demokrat yang memiliki delapan dari 650 kursi di Parlemen Inggris merupakan sekutu yang potensial.

Pengalihan kekuasaan semacam itu akan mencegah ketegangan lebih jauh diantara empat bangsa yang tergabung dalam persatuan Inggris Raya serta menghindari upaya pemisahan diri oleh Skotlandia.

Pekan lalu partai politik utama di Inggris menyetujui perombakan sistem pemerintahan yang terpusat, untuk memberikan jaminan kekuasaan lebih pada Skotlandia, termasuk pengaturan pemasukan pajak sendiri. Hal tersebut dapat menghentikan bervariasinya pajak penghasilan di Skotlandia. (SDP-88/A050/M016)