Pemkab Bogor kebut pembangunan tol Bocimi

Cibinong (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, mempercepat pembangunan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) dengan target pembangunan fisik dimulai tahun 2015.

"Pembebasan tanah untuk pembuatan tol Bocimi sudah mencapai 70 persen, sisanya akan segera dikomunikasikan dengan pemilik tanah dan akan start pada tahun 2015," kata Wakil Bupati Bogor, Nurhayanti, di sela kegiatan "minggon keliling" (keliling setiap pekan) di Kecamatan Caringin, Selasa.

Ia menjelaskan percepatan pembangunan tol Bocimi adalah upaya Kabupaten Bogor terus berbenah dalam meningkatkan infrastruktur agar dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat dengan masuknya para investor.

Ia menegaskan dengan tol Bocimi akan meningkatkan infrastruktur dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bogor, terutama di Kecamatan Caringin yang akan membuat para investor masuk.

Nurhayanti mengatakan bahwa Pemkab Bogor akan terus "mengejar" Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar pekerjaan tol Bocimi dikebut.

"Karena (tol) ini pun solusi untuk kemacetan yang selalu terjadi bagi kawasan Caringin dan sekitarnya yang berimbas terganggunya akses masyarakat dalam aktivitas sehari-hari," katanya.

Untuk itu, pihaknya akan terus meminta bantuan pemerintah pusat karena tol Bocimi merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Karena, kata Wabup, bila tol tersebut sudah terbangun selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga menjadi solusi bagi masalah kemacetan yang selama ini terjadi di Ciawi hingga Sukabumi, dan berimbas terganggunya aktivitas masyarakat sehari hari.

Dalam kesempatan itu Wabup juga meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran yang digulirkan oleh Pemkab Bogor untuk Kecamatan Caringin karena nilainya cukup besar sekitar Rp40 miliar untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan jembatan serta irigasi.

Pihaknya berharap pengawasan dari seluruh anggaran APBD perlu dilakukan agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan dan anggaran tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat, demikian Nurhayanti.