Ketua FPKB MPR: Tindakan polisi persulit pemerintah jelaskan kenaikan BBM

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI, Lukman Edy menyatakan, pemerintah akan semakin sulit menjelaskan kepada masyarakat tentang kenaikan BBM karena tindakan represif oknum aparat kepolisian terhadap mahasiswa di Pekabaru dan Makasar.

"Dengan adanya tindakan represif ini alasan kenaikan akan lebih susah dijelaskan. Ini akan melahirkan penolakan baru yang tidak substantif terhadap upaya pemerintah," ujar Lukman Edy, Jakarta, Sabtu.

Mantan Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal itu mengatakan, aksi penolakan masyarakat terhadap kenaikan BBM diperkirakan akan meningkat. Sementara pemerintah ingin substansi kenaikan bbm bisa dipahami masyarakat.

"Secara resmi FPKB MPR mengecam tindakan represif aparat kemanan yang kasar dan keras kepada mahasiswa," kata politisi asal daerah pemilihan Riau II itu.

Ditambahkan Lukman Edy, aksi oknum aparat di kedua kota itu bisa dikenai pasal penghinaan terhadap agama.

"Kesannya ada penghinaan, dan bisa dimasukkan kepada pasal penghinaan agama karena polisi masuk ke masjid pakai sepatu. Jelas melanggar etika Islam. Padahal, hukum di Indonesia berdasar pada nilai yang berkembang dalam sebuah masyarakat," ujar dia.

Atas kejadian itu, ia meminta Kapolri mengusut aksi "koboi" tersebut. Anggota yang terbukti melanggar, harus ditindak sesuai aturan yang berlaku. "Kapolri harus mengusut anggotanya yang masuk rumah ibadah baik di Makassar dan di Pekanbaru. Kapolri juga harus minta maaf terutama kepada umat Islam," pungkasnya.

Sebelumnya, polisi di Pekanbaru dikabarkan mengejar dan memukuli mahasiswa hingga ke dalam mushala. Aksi tersebut terjadi saat aparat berusaha membubarkan paksa demonstrasi menolak kenaikan BBM yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) gabungan di depan Kantor RRI, Selasa (25/11) sore.